Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

"Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila
perusahan itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitas dengan Dinkes," ujar Andri kepada
wartawan, Kamis (30/7).

DISNAKER DKI: TES CORONA DI KANTOR BIAYA MANDIRI, JIKA TAK MAMPU
DIBANTU DINKES

Konten Redaksi kumparan Klaster perkantoran kini menjadi salah satu penyebaran corona
terbesar di Jakarta. Kasus positif terus bermunculan di kantor instansi pemerintah hingga
swasta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah, mengatakan, tes
corona di setiap kantor akan diserahkan kepada pihak perusahan. Jika perusahaan tak mampu,
bisa difasilitasi Pemprov DKI.
"Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila
perusahan itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitas dengan Dinkes," ujar Andri kepada
wartawan, Kamis (30/7).

Namun, bantuan itu tak berlaku jika perusahaan melanggar ketentuan operasional selama PSBB.
Misalnya, ketika kantor melanggar kapasitas pegawai maksimal 50 persen, Pemprov
menganggap perusahaan itu mampu sehingga tak perlu dibantu.

"Tetapi kalau perusahaan tersebut kita minta bahwa dia boleh mengaktifkan karyawannya 50
persen, tetapi dia mengaktifkannya lebih dari 50 persen berarti perusahan itu melanggar,
berarti dia perusahaan yang mampu," kata Andri.

"Sebenarnya kita harus fasilitasi , tetapi kita bisa melihat itu perusahaannya mampu atau
tidak. Jadi, itu kewajiban perusahan untuk membiayai karyawannya yang sakit. Supaya tidak
terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan," lanjutnya.

Semua testing yang dibantu oleh Pemprov DKI untuk kantor bakal difasilitasi Dinkes, bukan
Disnaker. Sebab, Disnaker tak memegang kendali atas anggaran testing, termasuk di
perusahaan.

"Disnaker tidak mempunyai anggaran untuk melakukan tes masif terhadap perusahan-
perusahaan tersebut, tidak ada, makanya yang kita lakukan untk melakukan rapid test terhadap
semua pekerja yang dibiayai oleh perusahan tersebut," jelasnya.

Tercatat hingga 29 Juli, terdapat 90 klaster perkantoran dengan jumlah kasus positif mencapai
459 kasus. Klaster ini tersebar di kantor kementerian (20 klaster, 139 kasus), badan atau
lembaga (10 klaster, 25 kasus); Pemda DKI (34 klaster, 141 kasus); Kepolisian (1 klaster, 4
kasus); BUMN (8 klaster, 35 kasus); dan kantor swasta (14 klaster, 92 kasus).

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona Jakarta Infografik News Corona
Kantor Klaster Perkantoran2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.254.

375