Page 375 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Judul Disnaker DKI: Tes Corona di Kantor Biaya Mandiri, Jika Tak Mampu
Dibantu Dinkes
Nama Media kumparan.com
Newstrend Penyebaran Virus Corona di Perkantoran DKI
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/disnaker-dki-tes-corona-di-
kantor-biaya-mandiri-jika-tak-mampu-dibantu-dinkes-1tu5m9YEJJp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-30 12:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI)
Ketentuannya kita tetap berharap tes itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahan
itu tidak mampu, mungkin saya akan fasilitas dengan Dinkes
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Tetapi kalau
perusahaan tersebut kita minta bahwa dia boleh mengaktifkan karyawannya 50 persen, tetapi
dia mengaktifkannya lebih dari 50 persen berarti perusahan itu melanggar, berarti dia
perusahaan yang mampu

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Sebenarnya
kita harus fasilitasi , tetapi kita bisa melihat itu perusahaannya mampu atau tidak. Jadi, itu
kewajiban perusahan untuk membiayai karyawannya yang sakit. Supaya tidak terjadi seperti
itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Disnaker
tidak mempunyai anggaran untuk melakukan tes masif terhadap perusahan-perusahaan
tersebut, tidak ada, makanya yang kita lakukan untk melakukan rapid test terhadap semua
pekerja yang dibiayai oleh perusahan tersebut

Ringkasan

Klaster perkantoran kini menjadi salah satu penyebaran corona terbesar di Jakarta. Kasus
positif terus bermunculan di kantor instansi pemerintah hingga swasta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah, mengatakan, tes
corona di setiap kantor akan diserahkan kepada pihak perusahan. Jika perusahaan tak mampu,
bisa difasilitasi Pemprov DKI.

374