Page 370 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 370
Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, mengatakan
pemerintah sedang menyiapkan rencana aksi nasional pelindungan awak kapal perikanan 2020-
2024.
PEMERINTAH SIAPKAN RENCANA AKSI NASIONAL PELINDUNGAN AWAK KAPAL
Hal tersebut dilakukan untuk melindungi awak kapal perikanan Indonesia karena bekerja di
sektor perikanan kotor, berbahaya dan sulit, Jakarta - Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan
Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, mengatakan
pemerintah sedang menyiapkan rencana aksi nasional pelindungan awak kapal perikanan 2020-
2024.
"Hal tersebut dilakukan untuk melindungi awak kapal perikanan Indonesia karena bekerja di
sektor perikanan kotor, berbahaya dan sulit," ujar Basilio Dias Araujo dalam diskusi secara daring
tentang perlindungan bagi awak kapal perikanan dari COVID-19 dan perdagangan orang,
Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah membentuk tim nasional pelindungan awak kapal perikanan
Indonesia dengan anggota dari Kemenko Kemaritiman, Kemenko PMK, Kemenko Ekon,
Kemenaker, Kemenhub, KKP, dan K/L terkait lainnya serta asosiasi nelayan/pelaut/pemilik
kapal/LSM, dan perwakilan Organisasi Buruh Internasional Indonesia.
"Tim nasional ini aktif menangani kasus-kasus yang dialami oleh awak kapal Indonesia baik di
dalam dan luar negeri melalui jaringan ke Organisasi Migran Internasional (IMO), Organisasi
Buruh Internasional (ILO), perwakilan RI di seluruh dunia, dan LSM di tingkat nasional dan
internasional.
"Beberapa kasus antara lain Kapal Long Xin 629 (China), Percamaro Dos (Panama), Wadani 1
(Thailand), Kapal Fon Tai (China), maupun kapal Spanyol," ujar dia.
Selain itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, membuat media pelaporan bagi
awak kapal Indonesia yang mengalami kasus penelantaran.
"Dikelola oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk menindaklanjuti
kasus yang dilaporkan sebagai bahan koordinasi ke K/L terkait (Kemlu, Kemenaker, Kemhub,
KKP, BP2MI), organisasi internasional (IMO, ILO, FAO), dan jaringan LSM.
"Baru buka sekitar 2 minggu lalu. sejauh ini ada tiga laporan dan kita juga sudah berhubungan
dengan K/L terkait," kata Ketua Tim Nasional Perlindungan Awak Kapal Perikanan itu.
Basilio Dias mengatakan media pelaporan itu telah disesuaikan dengan format standar ILO untuk
mempercepat proses pelaporan kasus ke tingkat internasional.
"Dapat diakses melalui laman Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, atau melalu
link bit.ly/LaporPAKP," ujar dia.
Disamping itu, lanjut dia, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi mendorong
inisiatif integrasi data lintas Kementerian/Lembaga untuk dapat meningkatkan pengawasan
pergerakan awak kapal perikanan.
"Kalau indonesia memiliki integrasi data yang bisa menghubungkan/ mengumpulkan semua data
yang ada, kita bisa menelusuri mekanisme identifikasi ABK perikanan mulai dari sekolah hingga
bekerja di kapal perikanan baik domestik maupun luar negeri," ujar dia.
Pewarta: Azis Kurmala Editor: Mulyo Sunyoto COPYRIGHT (c)2020 .
369
