Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Perkantoran di ibu kota bisa membentuk semacam satuan tugas sesuai dengan surat keputusan
Disnaker DKI Jakarta. Setiap instansi, sambung dia, juga perlu menegakkan semua protokol
kesehatan di gedung perkantoran yang telah ditetapkan pemerintah.

Tak hanya perkantoran yang didorong tertib, Disnaker juga harus mengetatkan pengawasan di
gedung-gedung perkantoran. Dia menilai kalau pengawasan yang dilakukan Disnaker DKI saat
ini masih terlalu lemah karena hanya berpaku pada tataran kebijakan dan bukan implementasi.

Dia mengatakan, pengawasan yang bersifat penerapan itu perlu langsung diterapkan di
lapangan. Lanjutnya, hal itu dapat dilakukan dengan berkordinasi bersama Satgas Covid-19
yang berada di perkantoran untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan di kantor
masing-masing beserta pengawasannya.

"Saya imbau juga kantor-kantor ini jangan menutupi, karena banyak kantor yang menutupi tidak
mau membuka diri terutama swasta itu tidak mau membuka diri kalau karyawannya terpapar
Covid," katanya.

Protokol ketat memang seharusnya jadi acuan ketika PSBB dihentikan. Wakil Ketua Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, mengatakan pembukaan sejumlah perkantoran,
perusahaan, dan sekolah pascawacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan
protokol kesehatan yang ketat. Sarana dan prasarana yang mendukung pemberlakuan
kebiasaan baru, seperti masker, hand sanitizer serta media komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE) harus tersedia dan mudah didapatkan oleh masyarakat.

Selain itu, kata Netty, pemerintah dan perusahaan hendaknya membantu atau memberikan
subsidi pembiayaan bahkan menggratiskan rapid test bagi para pekerja yang tidak mampu. Ia
mengingatkan agar munculnya klaster perkantoran ini ditanggapi serius.
"Karyawan yang berhubungan dengan pasien positif harus benar-benar ditelusuri dan dipastikan
aktivitasnya agar tidak terjadi transmisi ke orang lain," tegas Netty.

Dalam keterangannya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta setiap perusahaan
menyiapkan petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 Covid-19. Itu dibutuhkan
sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja.

"Kita minta ada petugas K3 Covid-19 di setiap perusahaan dan perkantoran yang bertugas
secara khusus untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat kerja,"
dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Ida juga mengingatkan agar protokol kesehatan dapat diimplementasikan dengan baik. Para
pengusaha dan pekerja harus semaksimal mungkin menerapkan pola hidup bersih dan sehat
dengan menjadikannya sebagai sebuah budaya hidup. Protokol kesehatan bukan sekedar
kewajiban pengusaha kepada pekerja ataupun sebaliknya.

"Jangan bawa masker karena takut dihukum denda. Harus jadi addict, bawa masker harus
dijadikan sebuah ketagihan. Mari menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain dengan
menjaga diri agar penyebaran Covid-19 tak terjadi," tegas Ida.

Tidak hanya itu, Ida juga mendorong para pengusaha untuk menerapkan Gerakan Pekerja Sehat
di lingkungan perusahaannya. Gerakan ini bertujuan untuk membantu pekerja atau buruh
beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sehingga mampu mewujudkan dunia industri yang
produktif dan aman dari Covid-19..

367