Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 4

Denni menuturkan, meski Manajemen Pelaksana telah membuat empat lapis penyaringan untuk
              verifikasi data calon peserta, pada penyataannya tetap ada sejumlah kendala. "Tim developer
              kami terus memikirkan agar proses verifikasi data ini bisa berjalan semakin baik, ujarnya.

              Program  Kartu  Prakerja sempat  ditangguhkan  setelah  muncul  kritik dari beberapa  lembaga,
              salah  satunya  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  KPK  menyoroti  empat  hal  dalam
              program  ini,  yaitu  pendataan  peserta  yang  tak  sinkron  dengan  data  Kementerian
              Ketenagakerjaan,  konflik  kepentingan  dalam  penunjukan  mitra  penyedia  pelatihan,  konten
              pelatihan yang tidak layak, serta pelatihan fiktif yang merugikan negara.

              Temuan lain yang kru-sial adalah validasi calon peserta melalui alat pengenal wajah, yang nilai
              pengadaannya  mencapai  Rp  30,8  miliar.  KPK  menilai  hal  itu  sebagai  pemborosan  karena
              Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja seharusnya bisa memverifikasi data peserta melalui nomor
              induk kependudukan (NIK) dan basis data lain milik pemeiintah.

              Adapun delapan platform digital Kartu Prakerja,yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru,
              Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id, mendapat
              sorotan karena terpilih tanpa melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu,
              ada risiko konflik kepentingan karena lima platform, yaitu Skill Academy by Ruangguru, Pintaria,
              Sekolahmu,  Maubelajarapa.  com,  dan  Pijar  Mahir,  menunjuk  anak  usahanya  sebagai  mitra
              pelatihan.

              Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut dimulai
              kembali setelah ada perbaikan dari sisi kelembagaan dan pelaksana teknis. Semua sudah clear,
              secara kelembagaan dan revisi aturannya, ujar dia. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah
              kemudian memperbaiki tata kelola dan menerbitkan aturan baru. Dalam program Kartu Prakerja
              gelombang  IV,  pemerintah  akan  menambah  kuota  peserta  dari  sebelumnya  200  ribu  orang
              menjadi 500 ribu orang.
              Sementara  pada  gelombang  I-III  program  Kartu  Prakerja  berjalan  hanya  dengan  metode
              pelatihan online, pada gelombang IV ini pelatihan bisa dilakukan secara online ataupun offline.
              Sekretaris  Kementerian  Koordinator  Perekonomian,  Susiwijono  Moegiarso,  mengatakan
              pelatihan  tatap  muka  akan  mengutamakan  protokol  kesehatan  dan  dikoordi-nasi  oleh
              Kementerian Ketenagakerjaan.

              caption: Peserta Kartu Prakerja di Jakarta, 8 Juli lalu.





























                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9