Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Ristadi, mengatakan tim tripartit merampungkan
kerjanya pada akhir Juli lalu. Selama bekerja, semua anggota tim memperdebatkan substansi
dari pasal-pasal di kluster ketenagakerjaan. "Pendapat kami ditampung dan didata dengan baik,
lalu diserahkan ke DPR," kata dia saat dihubungi Tempo, kemarin.

Ristadi menegaskan, keterlibatan organisasinya dalam forum itu bukan berarti menyetujui RUU
Cipta Kerja, melainkan agar penolakan buruh bisa didengar oleh pengusaha dan pemerintah.
Menurut dia, kelompok buruh siap memberikan catatan kritis jika usul mereka tidak diakomodasi
saat pembahasan di Dewan.

Ia mengimbuhkan, ada . poini-poin yang menjadi "harga mati" dari tuntutan buruh, yaitu soal
ketentuan upah minimum, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, serta perjanjian kerja
untuk waktu tertentu.
Ristadi menuturkan, kelompok buruh siap mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja di Senayan.
Pada Rabu mendatang, ucap dia, kelompok buruh akan mengadakan rapat untuk membahas
langkah berikutnya dalam menolak RUU ini, termasuk rencana menggelar demonstrasi.

Serikat pekerja lain yang ikut dalam tim teknis itu adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (KSBSI). Mereka me-ngusulkan agar pasal-pasal mengenai ketenagakerjaan
dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Masih dalam pertarungan. Sebab, pendapat dia (pengusaha) yang kami tolak dicatat doang,"
kata Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto, saat dihubungi pada Kamis pekan lalu.

Dedi menyampaikan tak ada jaminan catatan dari serikat buruh akan menjadi rujukan saat
pembahasan kluster ketenagakerjaan di Badan Legislasi DPR. Kendati begitu, ia
mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Eauziyah berjanji akan mengawal pembahasan
pasal-pasal ketenagakerjaan agar sesuai dengan usul buruh.

Pembentukan tim teknis tripartit merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 3 Juli lalu yang
dihadiri pemimpin Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, serta
serikat buruh.

Ada sepuluh materi dalam RUU Cipta Kerja yang dibahas pasal demi pasal, yakni bagian umum,
tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan istirahat,
pemutusan hubungan kerja dan pesangon, sanksi, jaminan kehilangan pekerjaan, dan
penghargaan lainnya.

8