Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Judul Berfokus pada Isu Upah dan PHK
Nama Media Koran Tempo

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg31
Jurnalis *
Tanggal 2020-08-03 05:25:00
Ukuran 172x67mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 37.083.200
News Value Rp 111.249.600
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

KELOMPOK buruh menolak RUU Cipta Kerja lantaran isinya mengubah sejumlah aturan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka
berfokus pada isu upah, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, serta perjanjian kerja untuk
waktu tertentu (PKWT). Berikut ini perbandingan antara draf RUU Cipta Kerja dan UU
Ketenagakerjaan.

BERFOKUS PADA ISU UPAH DAN PHK

KELOMPOK buruh menolak RUU Cipta Kerja lantaran isinya mengubah sejumlah aturan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka
berfokus pada isu upah, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, serta perjanjian kerja untuk
waktu tertentu (PKWT). Berikut ini perbandingan antara draf RUU Cipta Kerja dan UU
Ketenagakerjaan.

Pasal 88C

Menghapus upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten/kota dan upah minimum
berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Menghapus Pasal 59 UU Ketenagakerjaan

Pasal ini mengatur jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang dapat diatur dengan PKWT.
Beleid ini juga mengatur ihwal PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Ketiadaan aturan ini dikhawatirkan membuat maraknya pekerja berstatus PKWT pada masa
depan dan akan mengurangi jumlah pekerja tetap.

Pasal 154A

Ada penambahan mengenai alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, yakni
alasan efisiensi. Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet, meski dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 disebutkan PHK dengan alasan efisiensi konstitusional

10