Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 6

Judul               Skema Baru Kartu Prakerja
                 Nama Media          Koran Tempo

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg23
                 Jurnalis            Fery F
                 Tanggal             2020-08-03 05:55:00
                 Ukuran              216x36mmk
                 Warna               Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 23.284.800
                 News Value          Rp 69.854.400
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Positif

              Ringkasan

              PERATURAN  Presiden  Nomor  76  Tahun  2020  yang  terbit  pada  7  Juli  lalu  menjadi  landasan
              hukum  baru  untuk  program  Kartu  Prakerja.  Ada  sejumlah  aturan  yang  berubah,  termasuk
              pemilihan  platform  digital  serta  mitra  lembaga  pelatihan  yang  tidak  lagi  memakai  skema
              pengadaan barang dan jasa pemerintah.

              SKEMA BARU KARTU PRAKERJA

              PERATURAN  Presiden  Nomor  76  Tahun  2020  yang  terbit  pada  7  Juli  lalu  menjadi  landasan
              hukum  baru  untuk  program  Kartu  Prakerja.  Ada  sejumlah  aturan  yang  berubah,  termasuk
              pemilihan  platform  digital  serta  mitra  lembaga  pelatihan  yang  tidak  lagi  memakai  skema
              pengadaan barang dan jasa pemerintah.

              Pasal 15: menambah anggota Komite Cipta Kerja. Awalnya, komite ini terdiri atas enam anggota
              dengan  Ketua  Menteri  Koordinator  Perekonomian  serta  wakilnya  Kepala  Staf  Kepresidenan.
              Dalam aturan baru, anggota komite menjadi 12 orang, yaitu: Anggota Komite Cipta Kerja:

                  -  Menteri Sekretaris Negara
                  -  Menteri Dalam Negeri
                  -  Menteri Keuangan
                  -  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
                  -  Menteri Ketenagakerjaan
                  -  Menteri Perindustrian
                  -  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
                  -  Sekretaris Kabinet
                  -  Jaksa Agung
                  -  Kepala Kepolisian RI
                  -  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
                  -  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPKP).

              Pasal  31A:  mengubah  skema  pemilihan  platform  digital  dan  mitra  lembaga  pelatihan.  Kini
              pemilihan dua entitas itu tidak lagi memakai skema pengadaan barang/jasa pemerintah atau
              dengan kata lain menihilkan kewajiban lelang dan tender, sehingga penunjukannya bisa lebih
              fleksibel.




                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11