Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

KEMENAKER RI IJINKAN PENEMPATAN PMI DI LUAR NEGERI, 14 NEGARA INI
JADI TUJUAN PRIORITAS

Laporan Jurnalis Tribun Bali , I Wayan Sui Suadnyana TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -
Menteri Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, Ida Fauziah menerbitkan Keputusan Menteri nomor 294
tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru.

Terbitnya peraturan ini sekaligus mencabut Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali , Ida Bagus Ngurah Arda
mengatakan, dengan diterbitkannya Kepmenaker Nomor 294 tahun 2020, pihaknya diundang
untuk mengikuti sosialisasi melalui virtual.
"Kita diundang sosialisasi melalui virtual terkait dengan implementasinya seperti apa," kata Arda
saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Minggu (2/8/2020).

Arda juga mengaku juga sempat berbincang melalui sambungan telepon dengan Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker
RI. Dari obrolan tersebut Arda menuturkan bahwa yang diprioritaskan berangkat bekerja yakni
mereka yang sudah siap secara administrasi, baik dari segi visa, memiliki surat resmi
penempatan tenaga migran Indonesia (SP2MI) dan sebagainya.
Para calon PMI yang sudah memiliki syarat lengkap ini sebenarnya sudah mau berangkat
beberapa waktu lalu, namun karena pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan adanya
Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, mereka tidak bisa berangkat.

Oleh karena itu, Arda berharap sepanjang calon PMI sudah memiliki syarat lengkap maka
dipersilakan untuk berangkat. Namun sampai saat ini baru 14 negara tujuan yang dibuka oleh
Kemenaker RI.

"Ada 14 negara yang dimungkinkan. Tapi ini baru informasi lisan dari Dirjen. Tentunya nanti
akan ada keputusan Dirjen," jelas Arda.

14 negara yang dimaksud oleh Arda yakni Aljazair, Australia, Hongkong, Korea Selatan, Kuwait,
Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia dan
Zimbabwe. Bagi PMI penempatan Taiwan sudah dibuka untuk semua sektor pekerjaan.
Sementara untuk penempatan Australia, Korea Selatan, Nigeria dan Polandia juga dibuka untuk
semua sektor, namun terbatas pada pemberi kerja berbadan hukum.

Negara Kuwait juga dibuka untuk semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, namun
dikecualikan untuk sektor kesehatan. Kemudian untuk negara lainnya belum dibuka semua
sektor, seperti Aljazair baru dibuka khusus konstruksi, Hongkong untuk domestik dan Maladewa
serta Turki untuk hospitality. Persatuan Emirat Arab juga dibuka untuk hospitality , namun
dikecualikan untuk sektor kesehatan.

Selanjutnya untuk negara Zambia dan Zimbabwe baru dibuka khusus untuk sektor
pertambangan. Skema memberangkatkan pekerja ke berbagai negara tersebut juga berbeda,
ada yang melalui goverment to government (G to G), private to provate (P to P), untuk
kepentingan perusahaan sendiri (UKPS) dan/atau PMI perseorangan.
Arda menuturkan, jika seandainya ada PMI asal Bali yang bakal berangkat bekerja ke luar
negeri, pihaknya bakal melakukan pendataan melalui aplikasi.

Saat mendaftar melalui aplikasi tersebut, ada beberapa bahan yang harus diunggah oleh PMI
, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat persetujuan dari keluarga, surat perjanjian kerja
66