Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020
P. 161
Di luar itu ia juga mengkritik Kementerian Riset dan Teknologi yang tidak terdengar kinerjanya,
serta Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas.
"Saya melihat bahwa Soeharso [Kepala Bappenas] potensial sebenarnya. Tapi, di Bappenas saya
belum melihat terobosan. Enggak tahu, jangan-jangan dia lebih tepat di kementerian lain,"
imbuh Arief.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini menyimpulkan bahwa perombakan kabinet
menjadi momentum Jokowi untuk menyiapkan strategi baru untuk secepatnya mengatasi
pandemi Covid-19. Sebab, menurut dia, pandemi bukan hanya sebatas persoalan kesehatan
saja.
"Iya yang paling mendesak memang penyelesaian pandemi, bukan hanya dari sisi kesehatan.
Karena seandainya pun vaksin sudah ada, sudah disuntikkan ke 270 juta rakyat tidak lalu
masalah selesai," ucap dia.
"Karena berkaca pada pengalaman negara tertentu yang relatif berhasil mengatasi pandemi,
ternyata juga muncul masalah lain. Misal dalam situasi globalisasi, nyaris tidak ada negara yang
tidak terkoneksi. Anggaplah negara Anda beres, tapi kalau negara lain belum beres, ekonomi
juga sulit bergerak, kan?" tambahnya.
Posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dinilai terancam lantaran belum optimal
meningkatkan kualitas pendidikan (CNN Indonesia/Andry Novelino) Sementara itu, pengamat
politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menilai perombakan kabinet merupakan sesuatu yang
bersifat urgen. Sejumlah hal melatarbelakangi antara lain kinerja beberapa menteri yang tidak
maksimal setelah ditegur presiden hingga adanya dua menteri yang ditangkap KPK.
"Urgennya di situ," kata Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).
Ia pun menyoroti Kementerian Kesehatan yang tidak bekerja dengan optimal selama masa
pandemi Covid-19 ini.
"Itu perlu disorot habis itu," tandasnya.
Di luar itu, Asrinaldi juga meminta agar Jokowi mengevaluasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan yang dengan kebijakan-kebijakannya belum
bisa memberikan manfaat penuh kepada masyarakat.
"Pendidikan, kesehatan, kemudian ketenagakerjaan. Ini harus menjadi perhatian karena
berkaitan dengan layanan dasar masyarakat," ucapnya. (ryn/bmw)
160
