Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020
P. 213
membidangi isu buruh migran. Merevitalisasi seluruh layanan migrasi kerja di seluruh tahapan
kerja buruh migran mulai dari pra keberangkatan, sampai pasca pemulangan dengan pendekatan
HAM dan responsif gender.
“Cabut UU Cipta Kerja dan fokus menangani krisis. Segera menyusun rencana dan agenda kerja
penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, terarah, dan terukur termasuk membuat sistem
pengawasan perlindungan yang efektif dari tingkat desa sampai pusat,” lanjut Safitri.
JBM juga menuntut pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO No.188 tentang Perlindungan
ABK dan konvensi ILO No.189 tentang Kerja Layak PRT. Segera bahas dan sahkan UU PRT.
Hapus kebijakan diskriminatif terhadap buruh migran Indonesia. Terjemahkan dan sosialisasikan
serta implementasikan The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.
Implementasikan rencana kerja regional Asean Consensus, Asean Convention on Trafficking in
Person, dan Convention Migrant Workers 1990. Implementasikan konvensi migran dan UU PPMI
dengan merombak paradigma komodifikasi menjadi orientasi HAM dan perempuan.
Implementasikan rekomendasi umum CEDAW No.26 dengan mengevaluasi dan mencabut
Kepmenaker No.260 Tahun 2015 yang mendiskriminasi perempuan buruh migran.
212
