Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 meningkat. Dengan kenaikan IPK
tahun 2020 ini, maka Status Pembangunan Ketenagakerjaan
Nasional meningkat menjadi kategori "Menengah Atas" dari IPK Tahun 2019 yang berstatus
"Menengah Bawah."

"Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020 naik sebesar 6,58 poin dari dari 61,06 pada
tahun 2019 menjadi 67,64 tahun 2020," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
pada acara penganugerahan Penghargaan IPK Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (22/12).

Menaker menjelaskan, hasil peningkatan indeks yang cukup siginifikan tersebut menunjukkan,
upaya pemerintah pusat dan daerah melaksanakan inovasi program kegiatan pembangunan
ketenagakerjaan. Selain itu, proses pemenuhan data pengukuran berdasarkan dokumen yang
valid dan akurat dapat menunjang peningkatan IPK.

Capaian kenaikan nilai IPK Tahun 2020 tidak boleh membuat kita terlena. IPK tahun ini
merupakan pengukuran terhadap capaian kinerja pemerintah pusat dan daerah tahun 2019. "Hal
itu terjadi pada saat laju perekonomian Indonesia dan dunia masih tumbuh positif," jelasnya.

Peran Pemda

Menaker memaparkan, kenaikan IPK tahun 2020 terjadi pada sejumlah indikator utama. Mereka
adalah rencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja. Kemudian, Kesempatan Kerja,
Pelatihan dan Kompetensi Kerja. Lalu, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi
Lingkungan Kerja, serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jumlah provinsi dengan IPK berkategori "Menengah Atas" atau di atas 66 juga meningkat. Dari
tahun 2019 yang hanya 7 provinsi, tahun 2020 ini, provinsi dengan IPK di atas 66 berjumlah 23.

"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah menyadari, pembangunan
ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen pencapaian tujuan SDGs," ucapnya.

Sebagai informasi, secara nasional, IPK tahun 2020 naik. Kenaikan tertinggi diraih Provinsi DKI
Jakarta dengan indeks 78,29. Peringkat kedua diraih Provinsi Kalimantan Timur dengan indeks
77,21. Sedangkan peringkat ketiga dicapai Provinsi Bali yang memiliki indeks 75,38.

"Penganugerahan penghargaan IPK sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah atas
kerja kerasnya untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan. Hal itu dapat mewujudkan tujuan
pembangunan ketenagakerjaan berkesinambungan," tandasnya.

ruf/G-1

26