Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 114
rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dan Jaminan
Kematian (JKM) sebesar 0,1 persen.
Namun, pengusaha wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP dengan
mendaftarkan mereka sebagai peserta program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan. Kepesertaan JKP dipastikan bagi pekerja yang sudah menjadi anggota di kedua
program jaminan sosial tersebut.
Sumirah menegaskan yang berhak mendapatkan manfaat JKP adalah pekerja yang mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkeinginan bekerja kembali.
Pekerja juga harus memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan membayar
iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Terdapat pengecualian bagi mereka yang mengundurkan diri, catat total tetap, pensiun atau
meninggal dunia. Selain itu hak atas manfaat JKP juga hilang ketika tidak mengajukan klaim
selama tiga bulan sejak PHK, telah mendapatkan pekerjaan baru dan meninggal dunia.
Hak itu sendiri paling banyak dapat diajukan tiga kali selama masa usia kerja.
Bentuk manfaat dari penerima JKP adalah uang tunai selama enam bulan, akses informasi pasar
kerja dan pelatihan kerja.
"Dasar perhitungannya adalah upah yang dilaporkan dan batas atas upah untuk iuran maupun
manfaat adalah Rp5 juta. Jadi jika lebih dari itu perhitungan maupun manfaatnya dihitung dari
Rp5 juta itu," demikian Sumirah.
113
