Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 112
Kewajiban untuk pengusaha mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP juga sudah
tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program JKP.
Peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No11
Tahun 2020. Penyelenggara dari program itu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah
pusat dengan pendanaan dari iuran pemerintah pusat dan rekomposisi iuran program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Penerima manfaat JKP akan mendapatkan manfaat uang tunai selama 6 bulan, akses informasi
pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat JKP akan diberikan kepada peserta yang mengalami
PHK untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Untuk menerima manfaatnya, para penerima juga harus bersedia untuk bekerja kembali. Bagi
pekerja yang sudah ikut menjadi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan akan langsung menjadi peserta JKP.
"Untuk peserta baru, pengusaha yang belum mengikutkan pekerjanya atau pekerja yang baru
masuk dunia kerja perlu didaftarkan pengusaha ke program jaminan sosial," tegas Sumirah.
111
