Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

BP JAMSOSTEK GARAP PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

MASYARAKAT yang kehilangan pekerjaan, kini bisa bernapas lega. Sebab, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kini memiliki program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Seusai dilantik Presiden Joko Widodo, Direktur Utama Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo berjanji akan sungguh-
sungguh melaksanakan amanah jabatan. Yaitu, menjunjung tinggi integritas, profesionalitas,
dengan tata kelola yang baik, serta tetap mengedepankan inovasi.

Anggoro mengakui, ada empat tantangan yang akan dihadapi. Pertama, perlindungan bagi
seluruh tenaga kerja di Indonesia. Kedua, perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industri
4.0. Ketiga, peningkatan manfaat, kemudahan, dan kecepatan layanan. Keempat, meningkatkan
teknologi. Dalam 100 hari pertamanya, Anggoro mengusung strategi: Same Day Service atau
lebih dikenal menjemput bola alias lebih proaktif. Sebab, direksi anyar BP Jamsostek bertekad
ingin memberi dampak nyata bagi para tenaga kerja.

Untuk memuluskan program itu, Anggoro menetapkan jajaran direktur teknis. Yakni, Direktur
Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Keuangan
Asep Rahmat Suwandha, Direktur Umum dan SDM Abdur Rahman Irsyadi, Direktur Kepesertaan
Zainudin, Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia, serta Direktur Pengembangan Investasi Edwin
Michael Ridwan.

Dia menjelaskan, dari sisi kepesertaan, perseroan akan memberikan dan memastikan
kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. "Sementara dari sisi layanan, kami kan
rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan
teknologi biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi," tuturnya di Jakarta,
Selasa (2/3).

Yang lebih menarik, BP Jamsostek akan menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Sekadar informasi, berdasarkan catatan Menteri Ketenagakerjaan, 17,8 persen
perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi Covid-19. Selain itu,
25,6 persen perusahaan merumahkan pekerjanya, dan 10 persen perusahaan melakukan
keduanya. Survei yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pada 2020 menunjukkan, sekitar
88 persen perusahaan terdampak pandemi, sehingga mengakibatkan kerugian pada operasional
perusahaan.

Kata Anggoro, pihaknya akan serius menggarap program ini. Terlebih, Undang-Undang Cipta
Kerja sudah disahkan. "Ya, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yang
diamanahkan kepada kami, yakni JKP. Kami akan persiapkan segala sesuatunya agar JKP ini
segera bisa terimplementasi dengan baik. Dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang sudah
ada," terangnya.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP Jamsostek Muhammad Zuhri menyatakan, siap bekerja
sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BP Jamsostek dan kesejahteraan pekerja
menjadi lebih baik. "Kami membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen
masyarakat. Terutama para pekerja, agar kami mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan
sebaik-baiknya," ucapnya.

Zuhri menjelaskan, ada enam lompatan besar yang akan dilakukan Dewas BP Jamsostek dalam
melakukan pengawasan. Yakni, peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data
kepesertaan, mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis, memperhatikan
risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BP Jamsostek. Lalu,
menindaklanjuti rekomendasi DJSN dan pemeriksaan khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
serta menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.

28