Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 25
Judul Era Perubahan di BPJS
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Program Jamsostek
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2021-03-04 04:12:00
Ukuran 169x227mmk
Warna Warna
AD Value Rp 105.625.000
News Value Rp 316.875.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dua perusahaan milik negara yang mengurus program jaminan sosial kini telah memiliki
kepengurusan baru untuk periode 5 tahun mendatang. Dewan pengawas dan direksi BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan punya tugas yang tentu tak mudah. Kedua perusahaan
tersebut memiliki peran berbeda tetapi usaha mereka sangat vital dalam mendukung upaya
pemerintah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
ERA PERUBAHAN DI BPJS
Dua perusahaan milik negara yang mengurus program jaminan sosial kini telah memiliki
kepengurusan baru untuk periode 5 tahun mendatang. Dewan pengawas dan direksi BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan punya tugas yang tentu tak mudah.
Kedua perusahaan tersebut memiliki peran berbeda tetapi usaha mereka sangat vital dalam
mendukung upaya pemerintah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik terkait dengan kinerja kedua badan
penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tersebut. Salah satunya adalah optimalisasi jumlah
kepersertaan dan peningkatan layanan kepada peserta.
Saat ini, kepesertaan BPJS belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hingga akhir 2020,
jumlah peserta BP Jamsostek sebanyak 51,76 juta jiwa. Adapun, kepesertaan BPJS Kesehatan
sudah menjangkau lebih dari 220 juta jiwa.
Penetrasi BPJS Kesehatan yang sudah menjangkau kurang lebih 85% kepesertaan harusnya bisa
dioptimalkan untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang
penetrasinya masih sekitar 26%.
BP Jamsostek sendiri tentu harus pula berbenah. Saat ini BP Jamsostek mendapatkan amanat
sesuai dengan UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Keberadaan program JKP harus dapat terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna
program jaminan sosial yang sudah ada.
24
