Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 22
Ringkasan
Program jaminan kehilangan pekerjaan bisa diklaim manfaatnya saat peserta sudah memiliki
masa iuran paling sedikit 12 bulan. Manfaat terhenti saat peserta kembali bekerja. Pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 tidak bisa segera
mendapat manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Klaim manfaat baru bisa diterima
pada 2022 setelah iuran peserta dibayarkan 12 bulan.
MANFAAT TAK BISA SEGERA
Program jaminan kehilangan pekerjaan bisa diklaim manfaatnya saat peserta sudah memiliki
masa iuran paling sedikit 12 bulan. Manfaat terhenti saat peserta kembali bekerja. Pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 tidak bisa segera
mendapat manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Klaim manfaat baru bisa diterima
pada 2022 setelah iuran peserta dibayarkan 12 bulan.
Manfaat yang akan diterima berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.
Artinya, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak bisa menjadi penolong bagi jutaan
pekerja yang saat ini kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Pemerintah diharapkan meninjau
ulang ketentuan persyaratan iuran yang ketat tersebut untuk melindungi pekerja pada kondisi
mendesak seperti sekarang.
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti mengatakan, program
JKP menjadi sia-sia. Sebab, banyak buruh yang saat ini terdampak pandemi, tetapi tidak bisa
menerima manfaatnya. "Sebagai jaring pengaman sosial, JKP gagal membantu buruh korban
PHK yang membutuhkan," katanya, Rabu (3/3/2021).
Ia menilai, buruh semakin sulit mengakses JKP karena mayoritas kini berstatus pekerja kontrak
dalam rentang waktu singkat, yakni 30-90 hari. Sementara pemerintah mensyaratkan manfaat
JKP baru didapat setelah membayar iuran minimal 12 bulan. JKP juga tidak mempertimbangkan
buruh di sektor lain, seperti pekerja informal yang tidak terdaftar di BP Jamsostek. "Pekerja
konfeksi, pekerja rumahan, pekerja transportasi, pembantu rumah tangga, dan buruh
perempuan di industri padat karya yang dikontrak dengan masa kerja sangat pendek bisa-bisa
tidak masuk dalam skema JKP," kata Dian.
Koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sumirah,
mengatakan, pekerja peserta program JKP baru dapat menerima manfaat berupa uang tunai,
pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja paling cepat satu tahun mendatang atau pada
2022. Ia merujuk Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Program JKP yang menyebutkan, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta
memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dan telah membayar iuran paling singkat enam bulan
berturut-turut ke BP Jamsostek sebelum PHK terjadi.
Pekerja yang di-PHK pada tahun lalu otomatis tidak bisa mendapat manfaat JKP. Sebab,
kepesertaan JKP baru dimulai pada Februari 2021, setelah peraturan pemerintah terbit. Bahkan,
peserta JKP yang di-PHK pada Februari 2021 juga tidak bisa mengklaim manfaat JKP karena
belum memenuhi persyaratan masa iuran minimal 12 bulan. "Satu tahun paling cepat atau 12
bulan lagi. Kalau masa iurnya sudah terpenuhi, bisa mendapat manfaat. Iuran JKP dimulai pada
Februari 2021 karena peraturannya diundangkan bulan Februari 2021," kata Sumirah dalam
acara sosialisasi PP No 37/2021 di Jakarta, Rabu.
Pencairan klaim manfaat juga tidak bisa ditangguhkan hingga 2022. Sumirah mengatakan, ketika
pekerja di-PHK, otomatis iuran JKP-nya berhenti karena tidak ada perusahaan yang
membayarkan iuran melalui rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
21
