Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Kematian. "Kalau di-PHK, berarti iurannya tidak ada yang membayarkan. Artinya, iuran JKP-nya
bolong sampai dia mendapat pekerjaan lagi dan iurannya dibayarkan perusahaan barunya itu,"
kata Sumirah.

Kendati kelak pekerja itu sudah mendapat pekerjaan baru dan iuran JKP kembali dibayarkan
perusahaan barunya, ia juga tetap tidak bisa mengklaim manfaat JKP atas PHK yang terjadi
padanya setahun lalu. Alasannya, pekerja bersangkutan sudah kembali bekerja. "Tujuan JKP
adalah mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan. Jadi,
kalau dia sudah bekerja, tidak bisa klaim J KP. Bahkan, yang sedang berjalan manfaatnya selama
6 bulan, kalau dalam waktu 3 bulan sudah dapat pekerjaan, manfaatnya akan distop," ujar
Sumirah.

Menyulitkan

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati,
menilai, persyaratan masa iur 12 bulan itu mempersulit pekerja untuk mendapat perlindungan
setelah di-PHK.

Menurut data Badan Pusat Statistik, ada 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak
pandemi. Sebanyak 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan dan menganggur akibat Covid-19,
sedangkan 24,03 juta orang jam kerjanya berkurang. "Pekerja yang di-PHK pada bulan-bulan ini
sampai satu tahun mendatang akan kesulitan mendapat manfaat. Program ini tidak bisa menjadi
lifeline untuk orang-orang yang saat ini di-PHK, padahal justru JKP sangat dibutuhkan sekarang
ini," kata Nabiyla.

Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan konkret yang bisa memberi manfaat
perlindungan langsung bagi pekerja yang kehilangan nafkah akibat pandemi. Apalagi bantalan
sosial berupa pesangon bagi pekerja korban PHK sudah dikurangi lewat Undang-Undang Cipta
Kerja dan peraturan turunannya.

Menurut Nabiyla, pemerintah bertanggung jawab meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan
bagi pekerja. (AGE)

22