Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 62

Forum  Komunikasi Pembahasan  Program  Kerja Pengawasan  Terpadu  Kanwil  Banuspa  Tahun
              2021 diikuti pegawai pengawas se-Provinsi Bali.
              Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok
              Ace.

              Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Toto Suharto
              menjelaskan, kegiatan ini untuk membahas program kerja pengawasan terpadu di Bali.

              Ia mengakui, BPJAMSOSTEK akan mengedepankan upaya persuasif dalam pola pengawasan dan
              pemeriksaan (wasrik) tahun 2021 ini.

              Alasannya, kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, tidak memungkinkan
              bagi BPJAMSOSTEK menempuh langkah represif.

              "Untuk  program  pengawasan  terpadu  tahun  2021  ini  kita  memiliki  tiga  mekanisme  kerja.
              Tujuannya yaitu untuk mewujudkan low piutang, low PDS (perusahaan daftar sebagian), dan
              low PWED (perusahaan wajib belum daftar," ungkapnya kepada wartawan disela-sela Webinar
              K3 dan Forum Komunikasi Pembahasan Program Kerja Pengawasan Terpadu Kanwil Banuspa
              Tahun 2021, di Kuta, Rabu (3/3/2021).

              Tiga skema itu berupa soft, medium, dan normal. Strategi soft berlaku untuk pemberi kerja atau
              badan usaha (PKBU) yang secara finansial sangat terdampak Covid-19.

              Langkah yang dilakukan untuk kategori soft adalah memaksimalkan proses preventif, edukasi,
              dan validitas data (upah dan tenaga kerja).

              Sedangkan untuk strategi medium, diberlakukan bagi PKBU terdampak tetapi masih memiliki
              kemampuan finansial.

              "Pada strategi medium ini kami akan memastikan validitas data upah dan tenaga kerja. Jika
              sudah  dilakukan  proses  internal  secara  maksimal,  kami  akan  menyerahkan  ke  instansi
              berwenang," ujarnya.

              Sementara  strategi  normal  berlaku  untuk  PKBU  yang  tidak  terdampak  Covid-19.  Langkah
              pertama yang dilakukan adalah memastikan validitas data upah dan tenaga kerja.

              "PKBU untuk kategori normal ini akan diproses sesuai ketentuan, dimana proses pengawasan
              pemeriksaan dan kolaborasi instansi berwenang," katanya.

              Guna memaksimalkan ketiga strategi tersebut, BPJAMSOSTEK membentuk empat tim. Keempat
              tim itu masing-masing berintikan dua orang.

              Tim pertama terdiri dari petugas pemeriksa Denpasar 1, dan pengawas ketenagakerjaan provinsi
              1.
              Tim kedua diperkuat petugas pemeriksa Denpasar 2, dan pengawas ketenagakerjaan Provinsi 2.

              Tim ketiga diisi petugas pemeriksa Gianyar, dan pengawas ketenagakerjaan Provinsi 2.

              Tim keempat berintikan petugas pemeriksa wilayah Banuspa, dan pengawas ketenagakerjaan
              Provinsi 2.

              "Fokus kami untuk tahun 2021 adalah 16 badan usaha PDS Upah, 22 Badan Usaha PDS TK, 17
              Badan Usaha PWBD, dan 42 Badan Usaha Piutang Iuran," pungkas Toto Suharto.




                                                           61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67