Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021
P. 79

BPJS KETENAGAKERJAAN SIAP HADAPI TANTANGAN PENGELOLAAN JAMSOS
              KETENAGAKERJAAN
              Jakarta,  Selang  1  minggu  sejak  Presiden  RI  Joko  Widodo  melantik  Jajaran  Direksi  BPJS
              Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026, Dewan Jaminan Sosial Nasional
              (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021
              kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK, Selasa (2/3/2021).

              Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan
              dirinya beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi
              integritas, profesionalisme,  dengan  tata  kelola yang  baik,  dan  tetap  mengedepankan  inovasi
              untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

              "Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada 4 tantangan utama
              yang siap kami hadapi ke depan, yg pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di
              Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan
              manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility," ungkap
              Anggoro.

              Anggoro  menambahkan,  untuk  merespon  tantangan  tersebut  Direksi  BPJAMSOSTEK  akan
              menjalankan  5  program  prioritas,  yaitu  kemudahan  daftar  dan  bayar  iuran  BPJAMSOSTEK,
              implementasi pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), utilisasi aplikasi digital
              yang  akan  dinamakan  J-Mo  (Jamsostek  Mobile),  penguatan  infrastruktur  (IT,  SDM  dan  cost
              competitiveness) dan peningkatan kualitas dan integrasi data.

              "Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran
              dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru
              yakni JKP. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan
              fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan
              kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk
              integrasi dengan program JKN," jelas Anggoro.
              Senada  dengan  Dirut  BPJAMSOSTEK,  Muhammad  Zuhri  sebagai  Ketua  Dewan  Pengawas
              BPJAMSOSTEK  menyampaikan  siap  bekerja  sama  dengan  jajaran  direksi  untuk  memastikan
              kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.

              Dirinya  membeberkan  6  lompatan  besar  yang  menjadi  fokus  Dewas  BPJAMSOSTEK,  yaitu
              peningkatan  kepesertaan  berbasis  sinkronisasi  data  kepesertaan,  mendorong  perbaikan
              pelayanan  dengan  pendekatan  strategis,  memperhatikan  risiko  operasional  dan  investasi,
              memenuhi standar operasional BPJAMSOSTEK, menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan
              DJSN  dan  pemeriksaan  khusus  BPK  RI  dan  menyelesaikan  gap  antara  regulasi  dengan
              implementasi operasional.

              Pihak DJSN menyambut baik program yang disampaikan oleh Direksi dan Dewas BPJAMSOSTEK
              periode 2021-2026. Mewakili DJSN, Iene Muliati, sebagai Ketua Komisi Kebijakan, menyampaikan
              pihaknya optimis BPJAMSOSTEK mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan
              sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.

              Dirinya berharap Direksi dan Dewas meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik
              maksimal,  khususnya  pada  aspek  manajemen  kepesertaan,  manajemen  risiko  dan  investasi,
              serta manajemen layanan manfaat.

              Menutup pertemuan tersebut, Anggoro berharap kolaborasi antara jajaran Direksi dan Dewas
              dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  dapat  berjalan  dengan  baik,  karena  dukungan  dari
              seluruh elemen ini sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang mulia memberikan
              perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.
                                                           78
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84