Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Kepala Daerah Seharusnya Mengabdi Kepada Rakyat
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis NMM
Tanggal 2020-11-03 04:26:00
Ukuran 247x165mmk
Warna Warna
AD Value Rp 88.920.000

News Value Rp 266.760.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan KoRp orasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Pemerintah Pusat memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Namun,
ada beberapa daerah vang akan menaikkan UMP.

Memang ada beberapa daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker. Memang
seharusnya begitu. Karena, kenaikan itu berangkat dari mandat konstitusi, yaitu UndangUndang
Ketenagakerjaan. Bukan SE Menaker.

KEPALA DAERAH SEHARUSNYA MENGABDI KEPADA RAKYAT

Nining Eltios

Ketua Umum KASBI

Pemerintah Pusat memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Namun,
ada beberapa daerah vang akan menaikkan UMP.

Memang ada beberapa daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker. Memang
seharusnya begitu. Karena, kenaikan itu berangkat dari mandat konstitusi, yaitu UndangUndang
Ketenagakerjaan. Bukan SE Menaker.

Undang-Undang yang seharusnya memastikan, baik itu upah layak atau perlindungan pekerja
yang beRp erikemanusiaan. Ternyata itu jauh dari harapan.

Walaupun ada beberapa kepala daerah yang menyatakan tidak menggunakan SE sebagai acuan.
Tapi saya mengingatkan, jangan sampai ini hanya pemanis. Jangan untuk kepentingan politik
semata. Kenapa Anda curiga begitu?
Kita tahu. Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015, sampai hari ini masih mendapatkan
penolakan yang cukup besar dari kaum buruh. Sebab, upah buruh itu ditentukan berdasarkan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang, pertumbuhan ekonomi kita justru terjun bebas.
Kedua, jangan membuat seolah-olah menaikkan. Namun, akhirnya memberikan peluang kepada
pengusaha untuk memanfaatkan situasi hari ini.

108