Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 109

Judul               Kepala Daerah Seharusnya Mengabdi Kepada Rakyat
                Nama Media          Rakyat Merdeka
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            NMM
                Tanggal             2020-11-03 04:26:00
                Ukuran              247x165mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 88.920.000

                News Value          Rp 266.760.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             KoRp orasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Pemerintah Pusat memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Namun,
              ada beberapa daerah vang akan menaikkan UMP.

              Memang  ada  beberapa  daerah  yang  tidak  mengikuti  Surat  Edaran  (SE)  Menaker.  Memang
              seharusnya begitu. Karena, kenaikan itu berangkat dari mandat konstitusi, yaitu UndangUndang
              Ketenagakerjaan. Bukan SE Menaker.



              KEPALA DAERAH SEHARUSNYA MENGABDI KEPADA RAKYAT

              Nining Eltios

              Ketua Umum KASBI

              Pemerintah Pusat memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Namun,
              ada beberapa daerah vang akan menaikkan UMP.

              Memang  ada  beberapa  daerah  yang  tidak  mengikuti  Surat  Edaran  (SE)  Menaker.  Memang
              seharusnya begitu. Karena, kenaikan itu berangkat dari mandat konstitusi, yaitu UndangUndang
              Ketenagakerjaan. Bukan SE Menaker.

              Undang-Undang yang seharusnya memastikan, baik itu upah layak atau perlindungan pekerja
              yang beRp erikemanusiaan. Ternyata itu jauh dari harapan.

              Walaupun ada beberapa kepala daerah yang menyatakan tidak menggunakan SE sebagai acuan.
              Tapi saya mengingatkan, jangan sampai ini hanya pemanis. Jangan untuk kepentingan politik
              semata. Kenapa Anda curiga begitu?
              Kita  tahu.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  78  Tahun  2015,  sampai  hari  ini  masih  mendapatkan
              penolakan yang cukup besar dari kaum buruh. Sebab, upah buruh itu ditentukan berdasarkan
              inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang, pertumbuhan ekonomi kita justru terjun bebas.
              Kedua, jangan membuat seolah-olah menaikkan. Namun, akhirnya memberikan peluang kepada
              pengusaha untuk memanfaatkan situasi hari ini.


                                                           108
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114