Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 197
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPD (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan
mengatakan jika aksi yang digelar oleh sejumlah aliansi buruh tersebut menuntut agar Gubernur
DIY menetapkan UMP sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh yang ada di DIY.
PROTES UMP, BURUH JOGJA MINTA SRI SULTAN NASIHATI GUBERNUR DIY
Sejumlah buruh di Jogja menggelar aksi memprotes keputusan Gubernur DIY yang hanya
menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya sebesar 3,54 persen dengan menggelar
pertunjukan budaya Topo Pepe di Kawasan Titik Nol Kilometer, Gondomanan, Jogja, Senin
(2/11/2020).
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPD (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan
mengatakan jika aksi yang digelar oleh sejumlah aliansi buruh tersebut menuntut agar Gubernur
DIY menetapkan UMP sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh yang ada di DIY.
"Karena kemarin baru UMP yang naik 3,54 persen. Sedangkan, UMK belum naik, kami ingin
Sultan Hamengku Buwono X menasehati Gubernur DIY agar menaikkan sesuai dengan KHL yaitu
rata-rata di atas Rp3 juta," ujar Irsyad saat dikonfirmasi pada Senin (2/11/2020).
Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar Gubernur DIY memberikan sejumlah kebijakan.
Diantaranya, merealisasikan untuk memberantas ketimpangan kemiskinan. Kedua, merelisasikan
upah minimum provinsi di DIY agar tidak menjadi yang terendah di Indonesia.
"Tekad seperti itu pernah disampaikan oleh Gubernur DIY. Namun, belum pernah direalisasikan.
Kita minta Sultan Hamengku Buwono X menasihati yang bertakhta agar menasihati Gubernur
agar merealisasikan tekad-tekadnya," imbuhnya.
Pihaknya, juga menuntut agar Gubernur DIY agar membuat langkah-langkah konkret agar
Omnibus Law tidak bisa disahkan di DIY. "Dan untuk lebih lanjut tidak menetapkan upah murah
yang kemudian memberatkan buruh," sambung Irsyad.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menentang SE Menaker tentang pengupahan yang berdampak
pada memburuknya kondisi warga DIY yang berprofesi sebagai pekerja.
"Kita menolak SK Menaker karena tidak berperspektif gender karena menghilangkan elemen
pembalut wanita diganti cutton bud. Kemudian, kualitas dan kuantitas semua berkurang,"
ungkap Irsyad.
Ketika disinggung mengenai maksud dari pernyataan soal nasihat yang disampaikan oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono X kepada Gubernur DIY padahal merupakan sosok yang sama, Irsyad
menegaskan jika meskipun sama sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X Dan Gubernur DIY punya
tanggung jawab yang berbeda.
"Meskipun sama kan dia memiliki tanggung jawab yang beda, mungkin kalau secara
kelembagaan sebagai Gubernur dia memiliki keterbatasan, tetapi kemudian kalau Sri Sultan
Hamengku Buwono X pernah menguasai seluruh daerah warisan Mataram dan dia memiliki gelar
yang sangat luar biasa, yaitu dia bisa menyatukan dunia dan akhirat," terangnya.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka MPBI DIY menuntut sejumlah hal,
diantaranya:
1. Revisi Keputusan Gubernur DIY tentang Penetapan UMP 2021, dan tetapkan UMK DIY sebagai
berikut : Kota Yogyakarta: 3.356.521; Kabupaten Sleman: 3.268.287; Kabupaten Bantul p:
3.092.281; Kabupaten Kulonprogo: 3.020.127; Kabupaten Gunungkidul: 2.807.843.
196
