Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 201
Judul Bila Naikkan UMK 2021, Depok Kemungkinan Tiru Jakarta
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/02/20435521/bila-
naikkan-umk-2021-depok-kemungkinan-tiru-jakarta
Jurnalis Vitorio Mantalean
Tanggal 2020-11-02 20:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Manto Jorghi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok) Nah mungkin kita juga gitu,
makanya kita usulkan seperti itu, jadi tidak memaksakan. Bagi perusahaan yang mampu, silakan
(naikkan upah minimum kota, UMK). Bagi perusahaan yang tidak mampu, ya jangan dipaksakan
neutral - Manto Jorghi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok) Karena Depok dan DKI itu
kan sangat berdekatan, jadi pengaruhnya sangat besar di Depok. Kan banyak juga pekerja
Depok yang ke DKI juga, dan sebaliknya
negative - Manto Jorghi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok) Kan info-info itu adanya di
Apindo. Data-data perusahaan yang tidak mampu itu kan ada, juga yang dianggap mampu. Saya
harap mereka jujur mengungkapkan itu
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020
positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Untuk proses penetapan UMK 2021, bupati/wali
kota harus menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai UMK yang
direkomendasikan sama dengan nilai UMK tahun 2020
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Data pengawasan PSBB bisa juga dijadikan data untuk menentukan apakah perusahaan ini
terdampak atau tidak terdampak
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Untuk perusahaan yang sudah jelas (terdampak) enggak usah lagi kami lakukan pengkajian.
Contohnya mal, tujuh bulan enggak melakukan operasional
200
