Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 203
"Untuk proses penetapan UMK 2021, bupati/wali kota harus menyampaikan rekomendasi kepada
Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat dengan nilai UMK yang direkomendasikan sama dengan nilai UMK tahun 2020," kata
Ridwan Kamil.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan database perusahaan
selama pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menentukan apakah usaha
tersebut terdampak pandemi Covid-19 atau tidak.
Data tersebut mencakup jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Ibu Kota.
"Data pengawasan PSBB bisa juga dijadikan data untuk menentukan apakah perusahaan ini
terdampak atau tidak terdampak," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
DKI Jakarta, Andri Yansyah melalui konferensi video, Senin.
Selain itu, untuk menentukan apakah suatu usaha terdampak pandemi dan tidak perlu
menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, Pemprov DKI akan merumuskan kriteria
bersama dengan Dewan Pengupahan.
Andri mengatakan, penetapan sektor usaha yang terdampak pandemi, dilakukan berdasarkan
usulan dari perusahaan tersebut.
Dengan demikian, pihaknya akan mengkaji apakah usulan dari perusahaan dapat diterima atau
tidak.
Namun, bagi perusahaan yang memang jelas terdampak, pihaknya tidak akan lagi melakukan
pengkajian.
Andri memberi contoh beberapa sektor yang memang terdampak selama pandemi, yakni pusat
perbelanjaan, perhotelan, pariwisata, properti, ritel, hingga food and beverage (fnb).
"Untuk perusahaan yang sudah jelas (terdampak) enggak usah lagi kami lakukan pengkajian.
Contohnya mal, tujuh bulan enggak melakukan operasional," tutur Andri.
202
