Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 202
Ringkasan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok , Manto Jorghi tak menutup kemungkinan meniru
langkah Pemprov DKI Jakarta jika pada akhrinya memutuskan kenaikan upah minimum kota
(UMK) pada tahun 2021.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris terkait kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) DKI 2021.
BILA NAIKKAN UMK 2021, DEPOK KEMUNGKINAN TIRU JAKARTA
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok , Manto Jorghi tak menutup kemungkinan meniru
langkah Pemprov DKI Jakarta jika pada akhrinya memutuskan kenaikan upah minimum kota
(UMK) pada tahun 2021.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris terkait kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) DKI 2021.
Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 diizinkan tak menaikkan UMP, sedangkan
perusahaan yang tidak terdampak menaikkan UMP tahun depan sebesar 3,27 persen.
"Nah mungkin kita juga gitu, makanya kita usulkan seperti itu, jadi tidak memaksakan. Bagi
perusahaan yang mampu, silakan (naikkan upah minimum kota, UMK). Bagi perusahaan yang
tidak mampu, ya jangan dipaksakan," jelas Manto ketika dihubungi Kompas.com , Senin
(2/11/2020).
"Karena Depok dan DKI itu kan sangat berdekatan, jadi pengaruhnya sangat besar di Depok.
Kan banyak juga pekerja Depok yang ke DKI juga, dan sebaliknya," ujarnya.
Namun, ditanya soal kriteria perusahaan yang tergolong terdampak pandemi atau bukan, Manto
mengembalikannya kepada kejujuran pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kota Depok.
"Kan info-info itu adanya di Apindo. Data-data perusahaan yang tidak mampu itu kan ada, juga
yang dianggap mampu. Saya harap mereka jujur mengungkapkan itu," sebut Manto.
Menurut Manto, Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok masih membuka peluang soal kenaikan UMK
tahun 2021.
Pihaknya masih mau mendengar aspirasi pekerja dan pengusaha dalam kurun 2-3 pekan ke
depan sebelum memutuskan rekomendasi soal naik atau tidaknya UMK 2021 ke Gubernur Jawa
Barat, Ridwan Kamil pada pekan ketiga November.
Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia, memutuskan upah minimum 2021 tidak mengalami
kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
sebut Ida dalam surat edaran itu, dikutip pada Selasa (27/10/2020).
Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada wali kota
dan bupati melalui Surat Edaran 561/4795/Hukham.
201
