Page 428 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 428

"Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur Khofifah yang menetapkan kenaikan
              UMP  Jatim  tahun  2021  dengan  mengabaikan  SE  Menaker  No:  M/11/HK.04/X/2020.  Namun
              secara riil SK UMP Jatim tahun 2021 tersebut tidak memberikan azaz kemanfaatan, karena saat
              ini  UMK  terendah  di  Jatim  tahun  2020  sudah  mencapai  angka  sebesar  Rp  1,9  juta,"  kata
              Sekretaris KSPI Jawa Timur, Jazuli, Senin (2/11/2020).

              Jazuli berharap, dengan kenaikan UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta dapat memangkas
              disparitas  upah  minimum  antar  kabupaten/kota  di  Jatim.  Sebab dalam aturannya  UMK  tidak
              boleh lebih rendah dari UMP.

              "Kemudian pihaknya juga mempertanyakan dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021. Jika kenaikan
              ini  diterapkan,  maka  disparitas  upah  minimum  di  Jatim  dari  upah  minimum  tertinggi  (Kota
              Surabaya)  dengan  upah  minimum  terendah  (Kabupaten  Magetan)  masih  tetap  tinggi,  yaitu
              sebesar  120%  atau  selisihnya  naik  menjadi  Rp  2.416.381,86  yang  sebelumnya  sebesar  Rp
              2.287.157,46, selisihnya bertambah sebesar Rp 129.224,40," jelasnya.

              Berikut tuntutan pekerja di DPRD Jatim:

              1. Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Presiden RI agar segera
              menerbitkan PERPPU untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja

              2. DPRD Provinsi Jawa Timur agar bisa memfasilitasi audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan
              dan  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  terkait  SE  Menaker  tentang  Penetapan  Upah
              Minimum dan terkait penolakan buruh terhadap UU (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja.

              3. DPRD Provinsi Jawa Timur agar mendesak Gubernur Jawa Timur untuk melakukan review
              terhadap  Keputusan  Gubernur  Jatim  No:  188/498/KPTS/013/2020  tentang  Upah  Minimum
              Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, karena keputusan Gubernur tersebut tidak memenuhi azaz
              kemanfaatan.

              "Untuk terus memperjuangkan penolakan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja dan penolakan
              kebijakan upah murah, maka pada tanggal 9 November 2020 dan puncaknya pada tanggal 10
              November 2020 kami akan melakukan aksi demonstrasi kembali dengan melibatkan massa yang
              lebih besar," pungkasnya.


































                                                           427
   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433