Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 433
Karena itu, Apindo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Jawa
Tengah, dan DIY Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan sejumlah Provinsi yang telah menetapkan
kenaikan UMP 2021.
"Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu pada PP 78 Tahun 2015,
yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan kebutuhan hidup layak (KHL) bukan malah
mengambil diskresi tersendiri yang tidak berdasarkan," ujar Hariyadi dalam konferensi pers,
Jakarta, Senin (2/11/2020).
Apinda mengutarakan, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha mengalami tekanan
likuiditas atau pengurangan pendapatan. Karena itu, pelaku usaha akan dianggap mengalami
kesusahaan membayar UMP. ( "Kami memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha
yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis,"
kata dia.
(uka).
432
