Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 437

"Itu kan sesuai dengan surat edaran, kenapa (UMP Jabar 2021 tidak naik), karena 60 persen
              industri di Indonesia ada di Jawa Barat dan saat (pandemi) COVID-19 yang paling terdampak itu
              adalah manufaktur," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Bandung, Senin.

              Sehingga, kata Kang Emil, bisa dibayangkan bahwa sekitar 60 persen industri dari semua industri
              yang ada di Indonesia itu ada di Provinsi Jabar.

              Kang Emil menuturkan berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan di Dewan Pengupahan Jawa
              Barat  dinyatakan  bahwa  apabila  upah  minimum  tahun  ini  dipaksakan  naik,  akan  banyak
              perusahaan yang gulung tikar dan akhirnya berujung pada PHK pegawainya.

              "Nah,  hasil  kajiannya  dan  kesepakatannya,  kalau  ada  kenaikan,  si  manufaktur  yang  sudah
              terpuruk ini akan lebih terpuruk lagi, sehingga nanti ujungnya PHK. Kan justru kasihan, lebih
              terpuruk lagi," katanya.

              Oleh karena itu, orang nomor satu di Provinsi Jabar itu mengimbau kepada seluruh pekerja dan
              masyarakat untuk memaklumi krisis akibat pandemi COVID-19 ini terkait penetapan UMP Jabar
              Tahun 2021.

              "Makanya saya mohon dipermaklumkan dan tidak bisa diperbandingkan, karena tadi di Jateng
              begitu, di DKI Jakarta ada syarat kan, karena kami industrinya mayoritas ada di Jabar," kata dia.

              Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi
              (UMP) Provinsi Jabar Tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36, keputusan tersebut tertuang dalam
              Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
              Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

              Besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020, yakni
              sebesar Rp1.810.351,36.
              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Jabar  Rachmat  Taufik
              Garsadi mengatakan dalam menetapkan UMP Tahun 2021, Pemprov Jabar mengacu pada surat
              edaran Menakertrans melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020
              Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
              (COVID-19).

              "Ini dasarnya dari penetapan UMP Jabar untuk 2021," kata Taufik.






























                                                           436
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442