Page 439 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 439
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, dalam kondisi saat ini seharusnya seluruh
elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi.
Dengan begitu, segala tindakan dan keputusan yang diambil semestinya untuk menangani dan
menyelesaikan krisis bukan justru memperparah kondisi yang terjadi.
Karena itu, Apindo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Jawa
Tengah dan DIY Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan sejumlah Provinsi yang telah menetapkan
kenaikan UMP 2021.
"Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu pada PP 78 Tahun 2015,
yaitu, dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri
yang tidak berdasarkan," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (2/11/2020).
Menurut Apindo, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha mengalami tekanan likuiditas
atau pengurangan pendapatan. Karena itu, pelaku usaha akan dianggap mengalami kesusahaan
membayar UMP.
"Kami memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujung akan
menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis," kata dia.
(dni).
438
