Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 444
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker
Haiyani Rumondang mengatakan, ke-15 Provinsi tersebut telah melakukan pleno atau sidang
Dewan Pengupahan dan memutuskan UMP 2021 tetap sama dengan tahun ini.
"Informasi kemarin yang saya terima sudah ada 15 Provinsi yang menetapkan UMP-nya atau
Gubernur yang menetapkan UMP dan itu sesuai dengan Surat Edaran. Sementara, 5 Provinsi
adalah Gubernur-nya yang menetapkan lain dari apa yang disampaikan dari SE. Lebih tinggilah
UMP 2020," ujar Haiyani saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Senin (2/11/2020).
Meski tercatat 15 Provinsi yang tidak menaikan UMP 2021, Kemnaker mengakui bahwa Surat
Keputusan (SK) dari penetapan tersebut belum diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah hingga 2 November 2020 hari ini.
"Belum semua dikarenakan hari libur mungkin, hari ini baru mengirim, biasanya itu,
menyampaikan informasi ke Menaker, kalau SK secara umum tentu sudah ada catatannya di
daerah dan menyampaikan kepada Menteri biasanya begitu, kadang-kadang satu atau dua hari
baru sampai," kata dia.
443
