Page 493 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul Tak Turuti Surat Edaran Menaker, Provinsi Boleh Menaikkan UMP
2021?
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4397201/tak-turuti-surat-
edaran-menaker-provinsi-boleh-menaikkan-ump-2021
Jurnalis Athika Rahma
Tanggal 2020-11-02 11:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan untuk memberikan
panduan atau pedoman bagi para gubernur dalam mengatasi kondisi di daerahnya yang
mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan
dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan
kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021.
Hal ini diumumkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/x/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.

TAK TURUTI SURAT EDARAN MENAKER, PROVINSI BOLEH MENAIKKAN UMP 2021?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021.

Hal ini diumumkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/x/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.

Atas dasar SE tersebut, para kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi dihimnbau
untuk mengumumkan besaran UMP 2021 yang sama dengan UMP 2020. Kendati, ada beberapa
daerah yang tetap menaikkan upah minimum mereka.
492