Page 498 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 498

"Secara nasional aksi kali ini untuk mengawal gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi
              terhadap  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  serta  mendesak  Presiden  Joko  Widodo  agar  segera
              menerbitkan  PERPPU  untuk  membatalkan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja,"  tutur  dia,  Senin
              (2/11/2020).

              Di Jawa Timur, lanjut Jazuli, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di Kantor DPRD Jawa Timur yang
              diikuti oleh kurang lebih 500 orang massa aksi perwakilan dari berbagai daerah di ring satu Jawa
              Timur.

              "Massa aksi akan bergerak bersama dari tiik kumpul utama di Kebun Binantang Surabaya menuju
              kantor DPRD Provinsi Jawa Timur sekitar pukul 12.00 WIB," tutur dia.

              Aksi  demo  KSPI  di  Jawa  Timur  kali  ini,  lanjut  Jazuli,  selain  untuk  menyuarakan  penolakan
              terhadap UU Cipta Kerja, juga merespons penetapan UMP 2021.

              Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

              Penetapan  UMP  itu  yang  dituangkan  dalam  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  nomor  :
              188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang hanya
              sebesar Rp. 1.868.777,08. Besaran UMP tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,65
              persen atau Rp 100.000 dari UMP Tahun 2020.

              "Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur Khofifah yang menetapkan kenaikan
              UMP  Jatim  tahun  2021  dengan  mengabaikan  SE  Menaker  nomor  :  M/11/HK.04/X/2020,"
              ungkapnya.

              Namun,  secara  rill  SK  UMP  Jatim  tahun  2021  tersebut,  lanjut  Jazuli,  tidak  memberikan  azaz
              kemanfaatan, karena saat ini UMK terendah di Jatim pada 2020 sudah mencapai angka sebesar
              Rp 1,9 juta.
              "Harapan kami dengan kenaikan UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta dapat memangkas
              disparitas upah minimum antar kabupaten maupun kota di Jawa Timur, sebab dalam aturannya
              UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP," ujarnya.

              Kemudian, lanjut Jazuli, pihaknya juga mempertanyakan dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021
              sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp 100.000, jika kenaikan 5,65 persen ini diterapkan dalam
              kenaikan UMK di Jatim Tahun 2021, disparitas upah minimum di Jawa Timur dari upah minimum
              tertinggi (Kota Surabaya) dengan upah minimum terendah (Kabupaten Magetan) masih tetap
              tinggi,  yaitu  sebesar  Rp  120  persen  atau  selisihnya  naik  menjadi  Rp  2.416.381,86  yang
              sebelumnya sebesar Rp 2.287.157,46 (selisihnya bertambah sebesar Rp. 129.224,40).






















                                                           497
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503