Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

5 PROVINSI INI TETAPKAN UMP 2021 NAIK, ADA YANG SAMPAI 5,6 PERSEN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan tidak ada kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) di 2021. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
No M/11/HK.04/x/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 26 Oktober 2020.

Atas dasar SE tersebut, kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi diminta untuk
mengumumkan besaran UMP 2021 yang tidak naik pada Sabtu, 31 Oktober 2020, lalu.

Namun, berdasarkan pantauan Liputan6.com , ada sejumlah daerah yang memutuskan untuk
menaikkan UMP 2021. Antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan
Sulawesi Selatan.

1. DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP 2021 tetap naik. Namun,
Anies menekankan kenaikan UMP ini utamanya berlaku bagi perusahaan yang tak terimbas
Covid-19, sejalan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 atau sebesar 3,27 persen.

"Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548," kata Anies. Sementara, untuk perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat
menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 melalui pengajuan permohonan
kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

2. Jawa Tengah Senada dengan Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menaikkan
UMP 2021 sebesar 3,27 persen. Ganjar dengan tegas menolak permintaan Menaker agar
gubernur tidak menaikan UMP pada 2021.

Ia memilih menaikan UMP Jateng menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021 dari Rp 1.742.015 di
2020. Keputusan ini mengacu pada PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, serta hasil rapat
dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo, dan pihak terkait lainnya.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng 2021 sebesar Rp1.798.979,12 per bulan," kata Ganjar.

Selain Anies dan Ganjar, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga memutuskan
menaikkan besaran UMP 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari besaran UMP
DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.

"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria
Nugrahadi.

Adapun, besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor
319/KEP/2020 yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.

4. Jawa Timur Selanjutnya, ada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sebesar Rp 1.868.777. Nilai tersebut naik 5,65 persen atau
Rp 100.000 dibandingkan dengan UMP 2020, yaitu 1.768.000.

Penetapan ini mengacu pada Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan UMP berdasarkan dari
hasil dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha.

"Ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja RI no 11/2020 tentang penetapan upah
minimum 2021 saat Pendemic Covid-19. Maka tanggal 27 malam sudah dilakukan rapat Dewan
Pengupahan dan kemarin tanggal 30 Oktober dini hari sudah diputuskan," ujar Khofifah.

501