Page 504 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 504
Judul Kenaikan UMP Jatim yang Dipandang Buruh tidak Berpengaruh
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qj5fwc328/kenaikan-ump-jatim-yang-
dipandang-buruh-tidak-berpengaruh
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2020-11-02 10:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Jazuli (None) Karena saat ini nilai UMK terendah di Jatim tahun 2020 sudah mencapai
angka sebesar Rp 1,9 juta. Seharushya nilai UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta atau
setidaknya tidak boleh lebih rendah dari nilai UMK terendah 2020. Dengan demikian dapat
memangkas disparitas atau kesejangan upah minimum antar kabupaten/kota di Jatim
negative - Jazuli (None) Selisihnya naik menjadi Rp 2.416.381,86 yang sebelumnya sebesar Rp
2.287.157,46. Selisihnya bertambah sebesar Rp. 129.224,40
negative - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Kita semua memahami ada sektor
yang terdampak, ada yang tidak terdampak
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Kebijakan itu sangat adil
dan memang itu yang kita dorong
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Hampir delapan bulan
berbagai sektor usaha mengalami omzet yang anjlok, sehingga membuat cash flow pengusaha
terganggu bahkan sudah banyak yang melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Dengan kondisi dunia
usaha yang sudah sangat terpuruk kenaikan UMP 2021 jangan sampai menambah beban
pengusaha, maka kebijakan tidak menaikkan UMP 2021 sangat adil dan bijak
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Jangan menjadi
perdebatan dan pro kontra, semuanya bisa di lihat secara kasat mata. Kami dari pengusaha
belum menerima dan membaca Pergub tersebut, namun kami sangat berharap agar dalam
Pergub tersebut diatur atau disebutkan secara komprehensif sektor usaha yang terdampak
sehingga tidak perlu lagi mengajukan surat permohonan ke Disnakertrans DKI Jakarta
503
