Page 505 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta) Pengusaha sampai saat
ini masih galau karena belum dapat mempredikasi sampai kapan pandemi ini. Jika masih
berkepanjangan, ditakutkan daya tahan pelaku usaha semakin turun dan dikawatirkan kolaps

neutral - Edy Priyono (Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden)
Poin saya adalah bahwa menjaga daya beli itu tidak harus dilakukan berdasarkan upah minimum

negative - Edy Priyono (Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf
Presiden) Upah minimum didasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Aturannya
sudah beda, saya tidak mau membandingkan itu karena itu tidak apple to apple, level regulasi
beda

neutral - Edy Priyono (Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden)
Termasuk di dalamnya subsidi upah. Bahwa ada kekurangan dan sebagainya bisa diperbaiki

Ringkasan

Tidak semua provinsi memutuskan batal menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Jawa
Timur menjadi provinsi yang terbaru menetapkan kenaikan UMP. Buruh namun menganggap
kenaikan UMP tidak akan memberi azaz manfaat bagi kehidupan mereka.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan besaran UMP Jawa Timur 2021
sebesar Rp 1.868.777,08. Naik 5,65 persen atau Rp 100 ribu dari UMP Jatim 2020 sebesar Rp
1.768.777,08. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur bernomor
188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

KENAIKAN UMP JATIM YANG DIPANDANG BURUH TIDAK BERPENGARUH

Tidak semua provinsi memutuskan batal menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Jawa
Timur menjadi provinsi yang terbaru menetapkan kenaikan UMP. Buruh namun menganggap
kenaikan UMP tidak akan memberi azaz manfaat bagi kehidupan mereka.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan besaran UMP Jawa Timur 2021
sebesar Rp 1.868.777,08. Naik 5,65 persen atau Rp 100 ribu dari UMP Jatim 2020 sebesar Rp
1.768.777,08. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur bernomor
188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyatakan, secara politik
pihaknya mengapresiasi keputusan Khofifah yang menetapkan kenaikan UMP Jatim tahun 2021
dengan mengabaikan SE Menaker. Namun secara rill SK UMP Jatim tahun 2021 tersebut tidak
memberikan azaz kemanfaatan bagi buruh di wilayah setempat.

"Karena saat ini nilai UMK terendah di Jatim tahun 2020 sudah mencapai angka sebesar Rp 1,9
juta. Seharushya nilai UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta atau setidaknya tidak boleh
lebih rendah dari nilai UMK terendah 2020. Dengan demikian dapat memangkas disparitas atau
kesejangan upah minimum antar kabupaten/kota di Jatim," kata Jazuli dikonfirmasi Senin (2/10).

Jazuli juga mempertanyakan dasar kenaikan UMP Jatim 2021 yang sebesar 5,65 persen atau Rp
100 ribu. Pun jika kenaikan 5,65 persen tersebut diterapkan dalam kenaikan UMK di Jatim 2021,
maka disparitas upah minimum di tetap tinggi. Dia membandingkan UMK Surabaya dengan upah
minimum terendah, yakni Kabupaten Magetan yang masih tetap tinggi.

504