Page 507 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 507
dia, sektor hiburan malam yang jumlahnya cukup banyak tidak tahu lagi nasibnya saat ini karena
hampir delapan bulan tutup.
Dia memaparkan, indikator kinerja ekonomi Jakarta sebagai dampak Covid-19 dapat dilihat dari
pertumbuhan kuartal II/2020 yang terkontraksi 8,22 persen dan pada kuartal III/2020 diprediksi
juga masih terkontraksi minus. "Dengan kondisi dunia usaha yang sudah sangat terpuruk
kenaikan UMP 2021 jangan sampai menambah beban pengusaha, maka kebijakan tidak
menaikkan UMP 2021 sangat adil dan bijak," tegasnya.
Lebih lanjut, Sarman meminta adanya kepastian dan jaminan bagi dunia usaha yang terdampak
pandemi Covid-19. Dia berharap Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dapat
mengawal kebijakan tersebut, mulai dari prosesnya sampai dengan turunnya SK penetapan
besaran UMP 2021 sama dengan 2020.
Jangan sampai, kata dia, persepsi di kalangan Serikat Pekerja/Buruh berbeda, misalnya untuk
menetapkan berdampak atau tidak berdampak. "Jangan menjadi perdebatan dan pro kontra,
semuanya bisa di lihat secara kasat mata. Kami dari pengusaha belum menerima dan membaca
Pergub tersebut, namun kami sangat berharap agar dalam Pergub tersebut diatur atau
disebutkan secara komprehensif sektor usaha yang terdampak sehingga tidak perlu lagi
mengajukan surat permohonan ke Disnakertrans DKI Jakarta," jelasnya.
Sarman mengajak kepada Serikat Pekerja/Buruh untuk dapat memahami kondisi dunia usaha
saat ini di Jakarta. "Pengusaha sampai saat ini masih galau karena belum dapat mempredikasi
sampai kapan pandemi ini. Jika masih berkepanjangan, ditakutkan daya tahan pelaku usaha
semakin turun dan dikawatirkan kolaps," terangnya.
Tenaga Ahli Utama Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono
mengatakan, tak menaikkan UMP merupakan langkah tepat di tengah pandemi Covid-19.
Lagipula, naiknya upah minimum bukan satu-satunya cara untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Poin saya adalah bahwa menjaga daya beli itu tidak harus dilakukan berdasarkan upah
minimum," ujar Edy dalam diskusi daring, Ahad (1/11).
Ia mengatakan, membandingkan antara kondisi 2020 dengan 1998-1999 sebagai dasar
menuntut upah minimum naik tidak relevan. Sebab pemerintah saat ini berpegang pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Upah minimum didasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Aturannya sudah
beda, saya tidak mau membandingkan itu karena itu tidak apple to apple, level regulasi beda,"
ujar Edy.
Meski tak menaikkan upah minimum 2021, pemerintah memiliki program sosial selama pandemi
Covid-19. Anggaran sebesar Rp 239 triliun digelontorkan untuk program tersebut, yang salah
satu tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
"Termasuk di dalamnya subsidi upah. Bahwa ada kekurangan dan sebagainya bisa diperbaiki,"
ujar Edy.
506
