Page 511 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul DPR Minta Pemerintah Subsidi Buruh
Nama Media Riau Post
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-11-02 10:14:00
Ukuran 116x65mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.920.000

News Value Rp 41.760.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Anggia Ermarini (Anggota Komisi IX DPR) Supaya mereka paham

neutral - Anwar Hafid (anggota Komisi IX DPR) Fokus saja pada pertumbuhan daya beli publik

Ringkasan

Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons
DPR. Dewan meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk buruh. Sebagai solusi
alternatif dari negara kepada buruh ketika tidak ada kenaikan upah.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan
buruh terkait kebijakan upah tersebut. "Supaya mereka paham "terangnya. Pemerintah juga
perlu merumuskan skema-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.

DPR MINTA PEMERINTAH SUBSIDI BURUH

Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan direspons
DPR. Dewan meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk buruh. Sebagai solusi
alternatif dari negara kepada buruh ketika tidak ada kenaikan upah.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah harus berkomunikasi dengan
buruh terkait kebijakan upah tersebut. "Supaya mereka paham "terangnya. Pemerintah juga
perlu merumuskan skema-skema bantuan kepada buruh sebagai kompensasi.

Hampir senada, anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid menyampaikan konsekuensi lain yang harus
ditanggung pemerintah. Dengan tidak adanya kenaikan UMP tahun depan, pemerintah harus
menjaga agar tidak ada kenaikan harga kebutuhan pokok sepanjang 2021.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Tentunya lewat
berbagai program seperti bantuan langsung tunai (BLT), padat karya tunai, penguatan

510