Page 506 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

"Selisihnya naik menjadi Rp 2.416.381,86 yang sebelumnya sebesar Rp 2.287.157,46. Selisihnya
bertambah sebesar Rp. 129.224,40," kata dia.
Jazuli menyatakan, pihaknya tengah mempelajari isi keputusan gubernur tersebut. Jazuli
menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya berencana melakukan kugatan hukum terhadap
Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Selain itu, Jazuli menyatakan buruh juga berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran
pada 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan untuk memperjuangkan
kenaikan UMK dan UMSK tahun 2021 di Jawa Timur. Aksi yang digelar sekaligus menyuarakan
penolakan UU Omnibus Law.

Setelah Dewan Pengupahan menetapkan kenaikan nilai UMP, selanjutnya Dewan Pengupahan
Provinsi Jatim akan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Mereka akan segera melakukan
musyawarah bersama terkait penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Jika UMK sudah
diputuskan, maka nilai UMP yang baru ditetapkan tidak berlaku di daerah terkait.

Khofifah menjelaskan pertimbangan kenaikan UMP Rp 100 ribu dilatarbelakangi beberapa hal.
Pertama, jaminan atas kelangsungan usaha dunia industri di tengah pandemi Covid-19. "Kita
semua memahami ada sektor yang terdampak, ada yang tidak terdampak," ucapnya.
Pertimbangan kedua dilatarbelakangi tuntutan buruh saat unjuk rasa pada 27 Oktober lalu.
Mereka mengajukan sejumlah hal yang salah satunya kenaikan upah Rp 600 ribu. Jumlah ini
dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), purchasing power, dan lain sebagainya.

Naiknya UMP Jatim pada 2021, menyusul DKI Jakarta, yang tetap menaikkan UMP tahun depan.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan UMP pada 2021 naik menjadi
Rp 4,4 juta dari Rp 4,1 juta pada 2020. Nilai itu mengalami kenaikan 3,27 persen dari upah
minimum DKI Jakarta 2020.
Namun Anies menegaskan kenaikan upah tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang
tidak terimbas secara bisnis oleh pandemi Covid-19. "Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020,"
ujar Anies.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, kebijakan UMP 2021
DKI Jakarta dinilai sebagai keputusan yang adil. Keputusan itu disebut merupakan hal yang
didorong oleh pengusaha agar sektor tertentu yang produktif selama pandemi tetap menaikkan
UMP 2021 menjadi Rp 4,4 juta, dan sebaliknya yang terkena dampak tidak ada kenaikan, alias
sama dengan UMP 2020 yakni sebesar Rp 4,1 juta.

"Kebijakan itu sangat adil dan memang itu yang kita dorong," kata Sarman dalam keterangan
tertulis yang diterima, Ahad (1/11).
Dia menjelaskan, sekitar 90 persen lebih pengusaha di Jakarta terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu terjadi seiring dengan pembatasan terhadap operasional usaha dan pergerakan manusia
di masa pandemi yang membuat ekonomi melesu.

"Hampir delapan bulan berbagai sektor usaha mengalami omzet yang anjlok, sehingga membuat
cash flow pengusaha terganggu bahkan sudah banyak yang melakukan PHK dan merumahkan
pekerjanya," terangnya.

Sarman menyebutkan sederat usaha yang terdampak, mulai dari hotel, restoran, kafe, katering,
pusat perdagangan, mal, properti, otomotif, transportasi, hingga event organizer. Bahkan, kata

505