Page 515 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

ANIES TETAPKAN UMP 2021 RP 4,4 JUTA BERSYARAT, PENGUSAHA MINTA ATURAN
RINCI
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Sarman Simanjorang
meminta Gubernur DKI Anies Baswedan bisa mengatur secara rinci sektor usaha yang terdampak
Covid-19. Permintaan ini disampaikan setelah Anies menetapkan kebijakan asimetris untuk
penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2021, yaitu tidak ada kenaikan untuk usaha yang
terdampak.

"Sehingga (kami) tidak perlu lagi mengajukan surat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan DKI
Jakarta," kata Sarman yang juga bekas anggota Dewan Pengupahan DKI ini dalam keterangan
resmi di Jakarta, Senin, 1 November 2020.

Sebelumnya, kebijakan asimetris ini diambil Anies sebagai bentuk rasa keadilan antara
pengusaha dan buruh di masa pandemi Covid-19. Anies memutuskan hanya upah untuk kegiatan
usaha yang tidak terdampak Covid-19 saja yang mengalami naik.
"Pemerintah DKI menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548,"
kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Oktober 2020. Sebelumnya pada 2020, UMP
DKI mencapai Rp 4.276.349 atau naik 8,51 persen dari 2019.

Anies menjelaskan penetapan ini telah sejalan dengan semangat Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020. Besar kenaikan UMP buruh untuk perusahaan
yang tak terlalu terdampak Covid-19 sebesar 3,27 persen. "Besaran ini dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan." Tapi Anies mengatakan perusahaan
yang terdampak dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan
mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta. Untuk menjamin kesejahteraan para buruh yang tak mengalami kenaikan UMP, pihaknya
telah menyiapkan program Kartu Pekerja Jakarta.

Selain itu, Sarman meminta Dinas Tenaga Kerja DKI mengawal kebijakan asimetris ini, sampai
dengan turunnya Surat Keputusan (SK) penetapan besaran UMP 2021 sama dengan 2020.
Jangan sampai, kata dia, persepsi di kalangan buruh berbeda.

Sarman mencontohkan, dalam proses penetapan usaha yang berdampak atau tidak berdampak.
"Jangan menjadi perdebatan dan pro-kontra, semuanya bisa di lihat secara kasat mata," kata
dia.

Meski demikian, Sarman menilai kebijakan Anies ini sangat adil dan memang mereka dorong
agar seperti ini. Sektor tertentu yang produktif selama pandemi tetap diminta menaikkan UMP
2021. "Sebaliknya yang terkena dampak, kenaikannya 0 persen atau besarannya sama dengan
UMP 2020," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO UMP Anies Pengusaha.

514