Page 517 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 517
negative - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Adapun dari unsur
pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan upah minimum sebesar 3,33 persen hasil kajian
tenaga ahli
positive - Aria Nugrahadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY) Keputusan Bapak
Gubernur DIY untuk menaikkan UMP DIY didasarkan atas pertimbangan dan kebijakan yang
mendalam mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi COVID-19, serta
peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) sebesar
5,65 persen, dari sebelumnya sebesar Rp1.768.000 menjadi Rp1.868.777 pada 2021.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP
Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp 100.000 tersebut, sudah disepakati dalam rapat
bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.
KHOFIFAH NAIKKAN UMP 2021 JAWA TIMUR 5,65 PERSEN JADI RP 1,8 JUTA
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) sebesar
5,65 persen, dari sebelumnya sebesar Rp1.768.000 menjadi Rp1.868.777 pada 2021.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP
Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp 100.000 tersebut, sudah disepakati dalam rapat
bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.
"Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP
sebesar Rp100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah
dikutip dari Antara, Senin (2/11/2020).
Khofifah menambahkan, keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun
2021, yang ditandatangi pada 31 Oktober 2020.
Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih
tinggi dari ketetapan UMP tersebut, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, kemudian,
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.
"Ketika kita memutuskan UMP , maka sesungguhnya, UMP ini masa berlakunya sampai ada
keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," kata Khofifah.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur Ahmad Fauzi
mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP Jawa Timur tersebut tidak boleh didasari karena
keputusan emosional, dan harus tetap meyakinkan bahwa sektor industri tetap bisa berjalan.
"Kenaikan UMP tahun ini tidak boleh didasarkan emosional, tetapi harus meyakinkan semua
pihak bahwa kehidupan industri harus tetap jalan," kata Fauzi.
Fauzi menambahkan, kenaikan UMP tersebut, meskipun kecil, harus terus disyukuri oleh seluruh
serikat pekerja, para tokoh buruh, termasuk seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah Jawa
Timur.
516
