Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 518

"Kepada seluruh serikat pekerja, tokoh buruh, ini harus kita syukuri. Tidak perlu meratapi bahwa
              ini kenaikan kecil. Dan untuk dunia usaha, tidak perlu bersedih," kata Fauzi.
              Fauzi menambahkan, tidak seluruh sektor industri yang ada di wilayah Jawa Timur, terdampak
              pandemi COVID-19. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kenaikan produktivitas di
              tengah pandemi COVID-19.

              Di wilayah Provinsi Jawa Timur, besaran UMK paling rendah sebesar Rp1.913.000, atau lebih
              tinggi  dari  UMP  Jawa  Timur  yang  telah  diumumkan.  Di  wilayah  Jawa  Timur,  ada  sembilan
              kabupaten yang menetapkan UMK sebesar Rp1.913.000 tersebut.

              Sembilan wilayah tersebut, adalah kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi,
              Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.

              Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan u pah minimum provinsi
              (UMP) 2021 Sulawesi Selatan sebesar dua persen, per 1 Januari 2021.

              Keputusan  untuk  menaikkan  UMP  tahun  2021  diambil  berdasarkan  hasil  kajian  Dewan
              Pengupahan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  menyarankan  para  gubernur  melakukan
              penyesuaian dengan tidak menaikkan UMP 2021 pada masa pandemi COVID-19.

              Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
              penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.

              Adapun kenaikan UMP 2021 ditetapkan sebesar 2 persen dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi
              Rp 3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.

              "Diminta para pengusaha untuk menaati keputusan ini," kata Nurdin dalam keterangan pers
              pemerintah melansir Antara di Makassar, Minggu (1/11/2020).

              Menurut dia, keputusan itu juga diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk
              produktivitas dan kesejahteraan pekerja. "Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah
              kita," kata Mantan Bupati Bantaeng itu.

              Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan
              besaran Upah Minimum Provinsi pada 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari
              besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.

              "Gubernur  DIY  menetapkan  Upah  Minimum  Provinsi  Tahun  2021  sebesar  Rp1.765.000  dan
              berlaku  mulai  1  Januari  2021,"  kata  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  DIY  Aria
              Nugrahadi dalam keterangan resminya di Yogyakarta seperti melansir Antara.

              Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020
              yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.

              Ia mengatakan keputusan Gubernur DIY menaikkan UMP 2021 mempertimbangkan rekomendasi
              dari  hasil  pertemuan  Dewan  Pengupahan  DIY  pada  30  Oktober  2020  yang  dihadiri  unsur
              pemerintah, pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.
              "Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha
              pada  saat  pandemi  COVID-19  serta  untuk  menjaga  stabilitas  dan  menciptakan  suasana
              hubungan industrial yang kondusif," kata Aria.

              Ia menyebutkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan
              pertimbangan kenaikan upah minimum 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli terhadap

                                                           517
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523