Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 518
"Kepada seluruh serikat pekerja, tokoh buruh, ini harus kita syukuri. Tidak perlu meratapi bahwa
ini kenaikan kecil. Dan untuk dunia usaha, tidak perlu bersedih," kata Fauzi.
Fauzi menambahkan, tidak seluruh sektor industri yang ada di wilayah Jawa Timur, terdampak
pandemi COVID-19. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kenaikan produktivitas di
tengah pandemi COVID-19.
Di wilayah Provinsi Jawa Timur, besaran UMK paling rendah sebesar Rp1.913.000, atau lebih
tinggi dari UMP Jawa Timur yang telah diumumkan. Di wilayah Jawa Timur, ada sembilan
kabupaten yang menetapkan UMK sebesar Rp1.913.000 tersebut.
Sembilan wilayah tersebut, adalah kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi,
Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memutuskan menaikkan u pah minimum provinsi
(UMP) 2021 Sulawesi Selatan sebesar dua persen, per 1 Januari 2021.
Keputusan untuk menaikkan UMP tahun 2021 diambil berdasarkan hasil kajian Dewan
Pengupahan dengan melibatkan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyarankan para gubernur melakukan
penyesuaian dengan tidak menaikkan UMP 2021 pada masa pandemi COVID-19.
Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
penetapan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.
Adapun kenaikan UMP 2021 ditetapkan sebesar 2 persen dari Rp 3.103.800 per bulan menjadi
Rp 3.165.876 per bulan berlaku mulai 1 Januari 2021.
"Diminta para pengusaha untuk menaati keputusan ini," kata Nurdin dalam keterangan pers
pemerintah melansir Antara di Makassar, Minggu (1/11/2020).
Menurut dia, keputusan itu juga diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk
produktivitas dan kesejahteraan pekerja. "Semoga ini bisa menjaga iklim investasi di daerah
kita," kata Mantan Bupati Bantaeng itu.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan menaikkan
besaran Upah Minimum Provinsi pada 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari
besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.
"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria
Nugrahadi dalam keterangan resminya di Yogyakarta seperti melansir Antara.
Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020
yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.
Ia mengatakan keputusan Gubernur DIY menaikkan UMP 2021 mempertimbangkan rekomendasi
dari hasil pertemuan Dewan Pengupahan DIY pada 30 Oktober 2020 yang dihadiri unsur
pemerintah, pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.
"Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha
pada saat pandemi COVID-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana
hubungan industrial yang kondusif," kata Aria.
Ia menyebutkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan
pertimbangan kenaikan upah minimum 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli terhadap
517