Page 521 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 521
Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020, seluruh provinsi di
Pulau Jawa telah menetapkan UMP tahun 2021.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum di tahun depan.
Alasannya, karena banyak dunia usaha terpukul akibat pandemi Covid-19.
Buruh Kecewa Menaker Larang Gubernur Naikkan UMP, Surat Edaran Menaker Tak Perlu
Dilaksanakan Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan
bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2019.
Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Ini daftar UMP 2021 dari mulau tertinggi hingga terendah di Pulau Jawa : UMP DKI Jakarta
Kenaikan Rp 139.837 (naik 3,27 persen) UMP Banten (tidak naik) UMP Jawa Barat 2021 Rp
1.810.351 2020 Rp 1.810.351 (tidak naik) UMP Jawa Timur 2021 Rp 1.868.777 2020 Rp
1.768.777 Kenaikan Rp 100.000 (naik 5,65 persen) UMP Jawa Tengah 2021 Rp 1.798.979 2020
Rp 1.742.015 Naik Rp 56.964 (naik 3,27 persen) UMP DI Yogyakarta Naik Rp 60.392 (naik 3,54
persen) Respon Menaker Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait
keputusan beberapa pemerintah daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) mengenai
penetapan upah minimum 2021.
Menurutnya, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala daerah
untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujarnya kepada Kompas.com,
Minggu (1/11/2020).
Dengan demikian, ia menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja.
Sebab menurut dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari
para gubernur.
"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
(bijaksana)," ujarnya.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP
tahun 2021 sama dengan tahun ini.
Upah Minimum Tak Boleh Naik, Ini Daftar UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada yang dari
Jabar Upah Minimum Provinsi Jabar Tak Naik, Buruh Majalengka Kecewa, Sebut Pemerintah Tak
Pro-Buruh.
520
