Page 525 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 525
penyesuaian kebijakan penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi dilakukan untuk
mendukung keberlangsungan pekerja dan dunia usaha.
Menaker meminta gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP 2021 paling lambat pada
pekan ini, yakni 31 Oktober 2020. Diketahui, kebijakan mengenai UMP tertuang dalam peraturan
gubernur (pergub).
Selain itu, para gubernur diharapkan tetap dapat menetapkan UMP setelah 2021 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said lqbal, menegaskan
harapan buruh yang meminta upah minimum 2021 naik. Dia menolakpermintaankalangan
pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
Menurutnya, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8%. Hal ini didasarkan pada kenaikan
upah rata-rata selama 3 tahun terakhir. "Jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat
situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap
UU Cipta Kerja,"ujarnya dalam keterangan yang diterima awak media.
Dia menyebut, aksi-aksi penolakan akan semakin besar dan banyak. Pasalnya, buruh kini tak
hanya menolak penetapan omnibus law, melainkan juga menyuarakan kenaikan upah minimum
2021.
Flora Libra Yanti
Caption:
Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 menetapkan nilai upah
minimum provinsi (UMP) 2021 sama dengan 2020
524
