Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 529
Judul Gubernur Anies: Masalah UMP, usaha terdampak pandemi wajib lapor
ke Pemprov DKI
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/gubernur-anies-masalah-ump-
usaha-terdampak-pandemi-wajib-lapor-ke-pemprov-dki
Jurnalis Anna Suci Perwitasari
Tanggal 2020-11-02 09:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kegiatan yang tidak terdampak Covid-19
dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78
Tahun 2015
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2021 bagi
kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta tidak naik.
Kelompok usaha yang terdampak pandemi dapat menggunakan besaran UMP 2020, yakni Rp
4.276.349. Syaratnya, perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
GUBERNUR ANIES: MASALAH UMP, USAHA TERDAMPAK PANDEMI WAJIB LAPOR
KE PEMPROV DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2021 bagi
kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta tidak naik.
Kelompok usaha yang terdampak pandemi dapat menggunakan besaran UMP 2020, yakni Rp
4.276.349. Syaratnya, perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020," kata Anies, Sabtu (31/10).
528
