Page 494 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 494
Keputusan ini tentu berbeda dari kebijakan pemerintah pusat. Lantas, apakah hal ini
diperbolehkan? "Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan untuk memberikan panduan atau
pedoman bagi para gubernur dalam mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak
pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021," jelas Ida kepada
Liputan6.com , Minggu (1/11/2020).
Dirinya melanjutkan, apabila ada daerah yang tidak mempedomani SE tersebut dalam penetapan
upah minimumnya, artinya daerah tersebut sudah memiliki pertimbangan yang lebih konkret
untuk menentukan kenaikan upah yang dimaksud.
"Hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam
mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja
serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujar Ida.
Sebelumnya, terdapat provinsi tercatat menaikkan UMP 2021. Daerah tersebyt meliputi Provinsi
DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Sulawesi Selatan. Kenaikannya
beragam, mulai dari 2 hingga 3,54 persen.
493
