Page 535 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 535
Judul Empat Gubernur Naikkan UMP 2021
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg8
Jurnalis dtc
Tanggal 2020-11-02 09:06:00
Ukuran 120x66mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 3.120.000
News Value Rp 9.360.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi PekerjaSeluruh) Saya menilai SE Menaker
tersebut adalah sebuah him-bauandan bukan sebuah regulasi yang wajibdipatuhi Gubernur. Hal
ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya, SE Menakermengimbaudan meminta 8% tetapi
adagubernur yang menetapkan kenaikan UM lebih dari 8%. Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2021 tidak naik alias sama dengan tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun, ada empat
gubernur yang memutuskan UMP di provinsinya tetap naik.
Adapun keempat gubernur dimaksud yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo,
memutuskan UMP 2021 naik sekitar3.27% menjadi Rp 1.798.979,12. Kemudian. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubu wono X (HB X) juga menetapkan
UMP 2021 naik 3,54% menjadi Rp 1.765.000.
EMPAT GUBERNUR NAIKKAN UMP 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2021 tidak naik alias sama dengan tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun, ada empat
gubernur yang memutuskan UMP di provinsinya tetap naik.
Adapun keempat gubernur dimaksud yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo,
memutuskan UMP 2021 naik sekitar 3.27% menjadi Rp 1.798.979,12. Kemudian. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubu wono X (HB X) juga menetapkan
UMP 2021 naik 3,54% menjadi Rp 1.765.000.
Dua gubernur lainnya yang menaikkan UMP yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Anies menaikkan UMP 2021 menjadi
Rp4.416.186,548 atau naik 3,27%. Namun, Anies menegaskan bagi perusahaan yang terdampak
pandemi boleh mengikuti Menaker dengan menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun ini.
534