Page 536 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 536
Sedangkan Gubernur Sulsel menaikkan UMP 2021 sebesar 2% menjadi Rp 3.165,876 atau naik
Rp 62.000 dari sebelumnya Rp3.103.800.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta Kerja, disebutkan
menetapkan upah minimum adalah hak prerogatif gubernur. Sehingga boleh saja gubernur
menetapkan UMP tidak sesuai dengan SE Menaker.
Sebelumnya Menaker ldaF auziyah mengatakan, SE yang ia terbitkan hanya sebagai patokan
atau panduan bagi para gubernur dalam mengatasi dampak Covid-19. Jika ada daerah yang
tidak mengikuti SE tersebut, artinya sudah mempertimbangkan berbagai hal dan melalui kajian
yang mendalam mengenai dampak Covid-19.
Pandangan senada disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar. Menurutnya, bukan kali pertama ini ada gubernur yang tidak mengikuti SE
Menaker dalam menetapkan UMP.
"Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah himbauan dan bukan sebuah regulasi yang
wajib dipatuhi Gubernur. Hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya, SE Menaker
mengimbau dan meminta 8% tetapi ada gubernur yang menetapkan kenaikan UM lebih dari 8%.
Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun." ujarnya.
Sekadar mengingatkan, batas pengusulan UMP tahun 2021 berakhir pada31 Oktober 2020.(dtc)
535
