Page 546 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19). Namun dalam implementasinya ada empat provinsi yang tetap
menaikkan UMP yaitu Jawa Tengah, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

PENGUSAHA MENYAYANGKAN INKONSISTENSI PENERAPAN ATURAN UMP 2021

Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 akan tetap sama dengan
tahun 2020. Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini
mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19). Namun dalam implementasinya ada empat provinsi yang tetap
menaikkan UMP yaitu Jawa Tengah, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

"Kami menyayangkan adanya inkonsistensi pada penerapan peraturan mengenai hal ini di
beberapa daerah Padahal sudah ada mekamisme baik melalui usulan Dewan Pengupahan
nasional maupun daerah yang melibatkan Tripartit maupun surat edaran dari Menaker," ucap
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani saat
dihubungi pada Minggu (1/11).

Menurut Shinta sebagian besar perusahaan terdampak Covid oleh karena itu pengusaha
mengusulkan untuk tidak menaikkan UMP di tahun 2021. Namun pihaknya juga sudah
menyampaikan bahwa perusahaan yang tidak terdampak dapat memberikan kenaikan sesuai
kesepakatan bipartit antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan adanya beberapa daerah
yang menetapkan kenaikan akan mempersulit kondisi perusahaan-perusahaan terdampak di
daerah tersebut "Begitu juga daerah yang menerapkan kenaikan untuk yang tidak terdampak
akan mempersulit implementasinya karena berarti perusahaan harus membuktikan bahwa
perusahaan tersebut terdampak dan bisa menimbulkan dispute ," ucapnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi
(UMP) Tahun 2021. Hal ini untuk mengakomodasi kelangsungan dunia usaha namun di saat
yang sama total menjamin perlindungan bagi buruh. Kenaikan UMP di Pemprov DKI Jakarta
dilakukan secara bersyarat.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid -19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covud -19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pernyataan resmi yang
diterima pada Minggu (1/11).

Penetapan ini telah sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP
2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid -19. Pandemi Covid -19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja, termasuk dalam membayar upah. Maka, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.Akan tetapi, masih terdapat
sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih dapat terus tumbuh positif pada masa
pandemi ini.

"Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja yang akan
mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta," ucap Anies.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, serta mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional,
kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 %, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta
Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548.
545