Page 564 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 564
PENGUSAHA DILARANG KURANGI UPAH
GUBERNUR Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kenaikan upah minimum kerja (UMK)
Provinsi Jatim 2021 bukan hanya dari kehendak dirinya. Namun, sudah berdasarkan rapat
koordinasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Dewan Pengupahan Jawa Timur,
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selama dua minggu terakhir.
"Kami mempertimbangkan dampak Covid-19. Ada yang terdampak dan ada yang tidak
terdampak. Kami mengambil kebijakan untuk menaikkan Rp 100 ribu atau 5,65 persen agar
industri tetap berjalan," ujar Khofifah di Kantor Bakorwil III Malang, Minggu (01/11).
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, UMK Provinsi Jatim tahun 2021 masih lebih rendah dibanding
dengan UMK sejumlah kabupaten di Jatim. "UMK provinsi ini masih y bawah UMK terendah
sejumlah daerah di Jatimryakni Rp 1.91 juta di Kabubaten Sampang Situbondo, Pamekasan,
Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan," jelasnya.
Meski begitu, UMK provinsi tahun 2021 ini bukanlah rujukan utama yang akan menjadi patokan
perusahaan untuk mengupah buruh di Jatim. "Kembali lagi, ini semua tergantung pemerintah
daerah masing-masing kabupaten/kota. Kalau pemerintah daerah sudah menetapkan
menggunakan UMK, ya UMK provinsi bisa tidak digunakan," ungkapnya.
Seperti diketahui Pemprov Jatim akhirnya memutuskan menaikkan UMK provinsi. Kenaikannya
sebesar Rp 100 ribu atau 5,65 persen dari UMK sebelumnya. Saat ini UMK Provinsi Jatim Rp
1.768.770. Kenaikan itu tertuang dalam SK Gubernur Jatim Nomor 188/498/ KPTS/013/2020
tentang
Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
Selain industri agar tetap jalani kenaikan ini juga mempertimbangkan tuntutan para buruh saat
unjuk rasa pada 27 Oktober 2020. "Saat itu ada tuntutan kenaikan sebesar Rp 600 ribu. Juga
dari pertimbangan KHL (Kehidupan Hidup Layak) dan PPP (purchasing, power, parity)," jelas
Khofifah.
Masa berlaku UMK provinsi ini sampai kepada keputusan UMK masing-masing kota/kabupaten
di jatim. Jadi kalau UMK kota/ kabupaten sudah diputuskan maka UMK provinsi tidak berlaku.
"Yang berlaku adalah UMK kota/ kabupaten," paparnya.
Nanti dewan pengupahan akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah terkait keputusan UMK
masing-masing kota/kabupaten. Menurut keputusan Gubernur Jatim, pengusaha dilarang
mengurangi atau menurunkan upah apabila telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan
UMK provinsi. Sanksi pun akan diberikan kepada pengusaha yang tidak melaksanakan keputusan
gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan.
caption;
NAIK: Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengumumkan UMK Provinsi Jatim 2021 naik
Rp 100 ribu di kantor Bakorwil III Malang, Minggu (01/11).
FOTO: NAYOKO/HARIAN DI'S WAY MALANG POST
563
