Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 SEPTEMBER 2020
P. 155
Antara lain, lanjutnya, beban kenaikan cukai sebesar 23%, serta ketentuan minimum harga jual
eceran (HJE) yang naik sebesar 35%.
"Industri ini di tengah pandemi mendapatkan tekanan luar biasa, hal ini akan berdampak kepada
lebih dari 5 juta pekerja di sektor ini," ungkap Budidoyo dalam seminar online Tobacco Series#3,
pada Kamis (10/9/2020).
Merujuk rencana kebijakan cukai dan strategi penerimaan negara pada 2021, AMTI merisaukan
dampak lebih dalam terhadap sektor IHT.
"Ada petani yang sudah membakar daunnya. Sudah ada yang mencabut pohonnya, ini mereka
frustrasi. Pemerintah harus memberikan harapan yang baik, belum kepada nasib tenaga kerja.
Tekanan yang diterima industri pun bukan hanya itu, ada juga dorongan ratifikasi FCTC dan
revisi PP 109/2012. Ditambah kenaikan cukai, situasi industri ini digambarkan melalui istilah
dipoyok, dilebok." ungkap Budidoyo.
Lebih jauh dari itu, sektor tembakau memiliki peran vital dalam perekonomian dan tenaga kerja.
Saat ini, sebagaimana data Kementerian Pertanian (Kementan), luas areal tanaman tembakau
pada 2020 diproyeksikan mencapai 198.561 hektar dengan volume produksi sebanyak 212.215
ton.
Struktur pasar rokok saat ini terdiri dari 73% merupakan sigaret kretek mesin (SKM), 22% sigaret
kretek tangan (SKT), dan 5% sigaret putih mesin (SPM).
Secara total, serapan tenaga kerja pada industri tembakau di sektor manufaktur dan distribusi
produk tembakau mencapai 5,9 juta orang, terdiri dari 1,7 juta orang di perkebunan, 4,28 juta
pekerja sektor manufaktur dan distribusi.
Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), mayoritas pekerja pada industri hasil
tembakau atau IHT didominasi perempuan berusia muda dan paruh baya, dengan strata
pendidikan yang rendah.
Oleh karena itu, menyikapi arah kebijakan cukai, Kemenaker mengingatkan harus diputuskan
secara hati-hati mengingat dampaknya yang bersifat efek domino.
"Sudah ada pabrik atau perusahaan yang sudah tidak bisa membayar tenaga kerja, padahal
industri tembakau ini sangat membantu ekonomi keluarga di mana banyak ibu dan kaum
perempuan jadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai buruh di pabrik tembakau,"
ungkap Kasubdit Hubungan Kerja Direktorat Persyaratan Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Sumondang yang
menjadi salah satu narasumber diskusi.
Keseimbangan Perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Sarno selaku Kepala Sub Bidang
Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengamini sektor IHT berkontribusi besar terhadap
penerimaan negara.
Terlebih di tengah pandemi, sewaktu penerimaan pajak hingga kepabeanan yang menurun,
penerimaan cukai justru tetap bertumbuh. "Cukai tumbuh 3,7%, paling besar sekitar 80% adalah
cukai rokok yang sepanjang semester pertama tahun ini sudah mencapai Rp85 triliun lebih," kata
Sarno.
Dia mengungkapkan pemerintah menyadari peran penting IHT bagi perekonomian, sehingga
setiap kebijakan terkait disusun dengan tujuan mencapai keseimbangan.
"Pelibatan berbagai kementerian telah dilakukan, bahkan untuk kebijakan pun harus melalui
Ratas [Rapat Terbatas]," kata Sarno.
154
